KOMISI II DPR DUKUNG MENNEG PAN DALAM PERANGKINGAN CPNS

09-07-2010 / KOMISI II

 

 

Harapan yang didambakan 194 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kotamabagu kepada Komisi II DPR RI sulit tercapai. Karena Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan ini mendukung Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) yang mengesahkan 161 CPNS dan sisanya dijadikan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap menjelaskan, persoalan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (NIP CPNS) Kotamabagu sudah dinyatakan selesai. Panitia dan Pemerintah Kota Kotamabagu harus melakukan perangkingan kembali dari keseluruhan hasil ujian tertulis pelamar CPNS.

Hal ini diungkapkan Chairuman Harahap dari Fraksi Partai Golkar saat ditemui Parlementaria usai melakukan pertemuan dengan Walikota Kotamabagu, Provinsi Sulawesi Utara, Djelantik Mokodompit, di Gedung DPRD Kotamabagu, Rabu (7/7).

“Saya kira soal CPNS Kotamabagu sudah selesai persoalannya. Yang jelas kuota CPNS yang dibutuhkan Kotamabagu akan terpenuhi,” tegasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Walikota Kotamabagu, Djelantik Mokodompit menegaskan, dirinya masih akan bertemu dengan Menneg PAN untuk membahas persoalan CPNS Kotamabagu, dan menyatakan akan memperjuangkan SK dan NIP CPNS di luar 161 orang yang dinyatakan lulus murni.

“Saya masih akan ketemu Menneg PAN dalam beberapa hari kedepan, saya terus akan berjuang agar semua CPNS Kotamabagu menerima NIP,” kata Djelantik.

Sementara itu, Wakil Walikota Kotamabagu, Tatong Bara menambahkan, dalam persoalan rekrutmen aparatur daerah, pemerintah daerah hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, lanjut Tatong, kewenangan ada di pemerintah pusat, bukan di pemerintah daerah.

“Rekrutmen CPNS kan hajatannya pusat, daerah hanya ditunjuk sebagai pelaksananya saja, lihat saja persoalan kuota CPNS, daerah mengusulkan sesuai kebutuhan tetapi pusat yang menetapkan,” kata Tatong.

   Tim Kunker Komisi II DPR RI ke Walikota Kotamabagu Sulut terdiri dari 8 orang anggota, dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap (F-PG) didampingi Wakil Ketua Teguh Juwarno (F-PAN) dan sejumlah anggota lintas fraksi, yaitu Djufri dan Amrun Daulay dari F-PD; Alexander Litaay dan Eddy Mihati dari F-PDI Perjuangan; Tossy Aryanto dari F-PKS.; dan Djamal Aziz dari F-Partai Hanura.(iw) Foto:Iwan Armanias.

BERITA TERKAIT
Edi Oloan Dorong ATR/BPN Tingkatkan Respons Terhadap Sengketa Tanah
31-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Komisi II Minta Kementerian ATR Segera Selesaikan Masalah Sertifikat dan Konflik Agraria
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Ketua Komisi II Minta Transparansi Sertifikat Pagar Laut Tangerang
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi bahwa Kejaksaan Agung mulai...
LEMTARI dan MKMTI Laporkan Mafia Tanah, Komisi II Minta ATR/BPN Segera Bertindak
23-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengarkan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan dari...