Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai polemik tentang vaksin Meases Rubella (MR) merupakan salah satu kelalaian pemerintah. Menurutnya, Kementerian Kesehatan sebagai leading sector dalam urusan vaksin ini jelas abai dalam memastikan kehalalan vaksin rubella.

“Pemerintah abai dengan keberadaan UU No 30 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ke depan,  pemerintah harus terlebih dahulu memastikan kehalalan vaksin imunisasi kepada masyarakat.  Ini semata-mata untuk melindungi hak konstitusional warga,” papar Okky dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Senin (16/10/2017).

Politisi PPP ini menilai, pernyataan MUI terkait belum adanya pengajuan sertifikasi halal tentang vaksin MR cukup mengejutkan. Sebab, MR tersebut sudah digunakan untuk program imunisasi pemerintah.

“Semestinya sejak awal pemerintah mengajukan sertivikasi halal terhadap vaksin rubella sebelum disebarluaskan ke masyarakat.  Begitu juga MUI, semestinya sejak awal melakukan langkah aktif atas belum tersertivikasi vaksin tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Okky menilai, polemik ini jika ditarik lebih jauh telah melanggar hak konstitusional warga dalam menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya. Seperti dalam ajaran Islam,  kehalalan suatu produk merupakan hal yang substansial dan elementer bagi umat Islam. 

“Nah,  vaksin Rubella yang ternyata belum ada pengajuan sertifikasi kehalalan jelas berdampak pada aspek pemahaman umat Islam atas kehalalan suatu produk. Oleh karenanya,  keyakinan keagamaan tidak terlindungi dengan belum adanya sertifikasi halal atas vaksin Rubella ini,” tandas politisi dapil DKI Jakarta II ini. (ann/sc) foto : Runi/Rni