Jangan Persulit Persyaratan Administrasi Pembiayaan UMI

17-10-2017 / KOMISI XI

 

 

Program pembiayaan Ultra Mikro (UMI) jangan dibuat persyaratan yang terlalu complicated. Pasalnya, program yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu ini, pada umumnya mereka tidak memiliki kelengkapan administrasi, seperti e-KTP.

 

“Saya sering menemukan di lapangan, program bantuan-bantuan dari pemerintah terkendala dengan administrasi. Untuk itu, program yang sangat bagus ini jangan sampai tidak bisa diakses oleh masyarakat yang belum memiliki e-KTP, karena biasanya masyarakat yang kurang mampu ini sering lupa untuk membuat e-KTP,” kata Anggota Komisi XI DPR, Tutik Kusuma Wardhani saat melakukan pertemuan dengan PIP di Bali, Senin (16/10).

 

Ditambahkan, jika dilihat skala nasional, faktanya e-KTP memang belum selesai. “Jadi saya minta program ini dijalankan dengan kemudahan akses, atau jika memang masyarakat belum memiliki e-KTP, bisa digantikan sementara dengan Surat Keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan setempat,”ujar Politisi Dapil Bali ini.

 

Selain itu, agar program ini juga berjalan dengan baik, kami dari Komisi XI DPR juga dilibatkan dalam penyaluran bantuan pembiayaan ini. “Kita di DPR ini tahu sekali mana kantong-kantong orang yang miskin di Dapil kami masing-masing. Jangan sampai menyalurkan bantuan tidak tepat sasaran, karena ketidakmampuan  mencari peserta program ini,”tekannya.

 

Politisi F-Demokrat ini juga menyayangkan, program ultra mikro ini belum ada di Bali, padahal masih banyak masyarakat yang kurang mampu seperti di daerah Buleleng, Karang Asem, dan Tabanan. “Saya meminta kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai pelaksana program pembiayaan ultra mikro agar mempertimbangkan kembali program ini bisa dijalankan di Bali,” ucapnya.

 

Sementara itu, Bisnis Development Head PNM, Toni Wijayanto, mengatakan, sebagai langkah awal pihaknya memprioritaskan provinsi-provinsi yang termiskin dulu, Untuk Bali, dia mellihat pada umumnya masyarakat kurang mampunya tidak terlalu banyak, tapi sudah dipetakan pada tahun 2018 seperti di daerah Karang Asem dan Tabanan sekitar 178 ribu calon peserta yang memenuhi kriteria program UMI. (jk,mp) foto: jk/andri

BERITA TERKAIT
Fathi Apresiasi Keberhasilan Indonesia Bergabung dalam BRICS, Sebut Langkah Strategis untuk Perekonomian Nasional
08-01-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Fathi, menyampaikan apresiasi atas pengumuman resmi yang menyatakan Indonesia sebagai anggota penuh...
Perusahaan Retail Terlanjur Pungut PPN 12 Persen, Komisi XI Rencanakan Panggil Kemenkeu
05-01-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu)...
Edukasi Pasar Modal Sejak Dini Dapat Meningkatkan Literasi Keuangan Generasi Muda
04-01-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menyambut baik usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menginginkan edukasi...
Anis Byarwati Apresiasi Program Quick Win Prabowo: Potensi Kebocoran Anggaran Harus Diminimalisasi
25-12-2024 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan...