Komisi VI DPR RI secara objektif melihat bahwa politik anggaran belum berubah, komitmen pemerintah dalam menggerakan sektor riil dirasa masih rendah.  Ini tercermin dari alokasi anggaran pada mitra Komisi VI, belum mencukupi kebutuhan untuk bergerak secara maksimal menggerakan perekonomian. 

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno menjelaskan Komisi VI telah menyetujui Pagu Anggaran empat mitra kerjanya,  yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Sandardisasi Nasional (BSN), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurutnya walaupun dengan alokasi anggaran yang terbatas, diharapkan mitra kerja tetap berkinerja baik.

“Mitra Komisi VI hampir semua adalah sektor yang terkait menggerakan perekonomian masyarakat. Namun demikian dengan keterbatasan anggaran pemerintah yang dipesankan kepada mitra kerja adalah alokasi anggaran betul-betul dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan peningkatan kinerja,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Patut diketahui, Komisi VI telah menyetujui Pagu Anggaran dalam RUU Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp 2.046.159.5333.000, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Rp 224.864.020.000, BSN Rp 182.465.697.000, dan KPPU Rp 134.795.052.000.

Teguh membenarkan bahwa mita kerja Komisi VI ini telah mengajukan usulan penambahan anggaran, tapi setelah disampaikan kepada Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan,  dihadapkan pada anggaran yang sedemikian terbatas. Hal ini disebabkan karena penerimaan negara dari sektor pajak, dan lifting minyak tidak seperti apa yang diharapkan, sehingga terjadi defisit penerimaan negara, dan mau tidak mau harus ditambal dengan berhutang. 

“Kita tidak mau ketika berhutang digunakan untuk pengeluaran yang tidak berdampak langsung kepada kinerja dari masing-masing lembaga tersebut. Jadi kami sampaikan usulan tambahan sesudah dilakukan sinkronisasi di Badan Anggaran bahwa harapan mereka untuk ada kenaikan ada tambahan anggaran ini belum bisa dipenuhi pada rencana APBN 2018,” ungkapnya, politisi PAN ini. (as/sc) foto : Naefuroji/od.