Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai saat ini kebijakannya belum pro ke rakyat, khususnya  petambak yang ada di Lampung. Demikian yang dikatakan anggota komisi IV DPR Sudin, pernyataan ini disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan   Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Drs. H. Akhmad Muqowam, rapat dilakukan di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu, (21/7) siang.

Anggota Komisi IV DPR Sudin mengatakan bahwa seratus kilo meter jalan disekitar tersebut rusak berat sehingga untuk membawa pakan saja petambak mengalami kesulitan, selain itu masalah lain yang dihadapi petambak seperti permasalahan modal kerja, pakan dan sulitnya mendapatkan es dikawasan tersebut. ”Alangkah sayangnya sudah ada infrastukturnya namun tidak dibina,” katanya.

Selain itu anggota dewan lainnya, Amran menanyakan terkait budidaya tambak yang menurun. Menurutnya, dari data yang diperoleh tahun 2006 Rumah Tangga Perikanan (RTP) terdapat 1.421.000 RTP sementara di tahun  2007 turun menjadi 1,3 juta RTP, sementara data 2008-2009 belum ada. Terkait masalah kesejahteraan nelayan, dirinya meminta adanya audit tambak-tambak di indonesia baik yang swata maupun tradisional. ”Ada berapa jumlah tambak milik swasta maupun nelayan tradisional,” katanya.

 Anggota Komisi IV DPR Amran juga mengungkapkan bahwa, terkait dana 73 persen yang dikatakan sudah pro rakyat. ”Apakah dana 73 persen betul-betul pro rakyat, karena ada penurunan di tambak dan kolam, yang ingin ditingkatkan yang mana?,” ungkap Amran.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad   mengusulkan agar segera dibentuk tim kecil dengan Komisi IV DPR untuk menanggapi masalah. ”Tapi kalau mengurus rakyat hak kita, jadi kalau kita bikin tim kecil maka nilai KUR nya akan lebih bagus,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Lumban Tobing juga berharap agar para pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera membantu memecahkan masalah yang selama ini dihadapi oleh para nelayan, meraka sangat membbutuhkan bantuan dari pemerintah agar dapat menambah pendapatan para nelayan.

Daniel Lumban Tobing juga menegaskan dengan adanya subsidi yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut konkritnya itu seperta apa, agar subsidi tersebut dapat membantu para nelayan ini. Daniel juga mengatakan, kalau pendapatan para nelayan sebulan hanya enam ratus ribu, bagaimana kita akan berbicara tentang SDM, hal ini sudah berjalan lima tahun lamanya hingga saat ini belum terselesaiakan masalah ini sangat menyedihkan, ungkapnya.

Dia berharap agar ada langngkah-langkah konkrit, dan apabila hal ini dibiarkan terus menerus seperti ini cita-cita Kementerian Kelautan dipastikan tidak akan tercapai sebelum kehidupan para nelayan  diselesaikan dan diangkat dari kemiskinan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad juga mengatakan bahwa, dirinya mesara malu jika melihat kehidupan para nelayan yang kesehariannya masih sangat miskin serta memprihatinkan, bisa dibayangkan satu orang pendapatannya hanya tujuh juta pertahun, jika dihitung perbulannya hanya enam ratus ribu rupiah. Dengan uang enam ratus ribu  apa yang akan dilakukan jika dituntut untuk menghidupi keluarga yang sehat dan sejahtera hal ini jelas tidak mungkin.

Sementara Ketua Rapat Drs. H. Akhmad Muqowam juga meminta kepada Menteri Kelautan agar segera mengefaluasi masalah tersebut, mengingat kehidupan para neyalan memang perlu mendapat perhatian secara khusus dan konkrit.

Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan serapan anggaran, meningkatkan kinerja dan efesiensi, serta meningkatkan kualitas jaringan kerjasama dengan institusi di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian terkait termasuk Kementerian Perhubungan. (Spy).