Pemerintah berjanji akan terus melakukan reformasi perpajakan. Hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan perbaikan keuangan negara yang transparansi dan akuntabilitas. Pendapat tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di Gedung Nusantara II, saat menyampaikan pendapat pemerintah mengenai pertanggungjawaban APBN 2009 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Senin, (26/7).  

Dia mengatakan, penerimaan dan pertumbuhan sektor perpajakan akan selalu meningkat dari waktu ke waktu, dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi. "Kita akan melakukan reformasi perpajakan yang selaras dengan dunia usaha, mencakup tiga bidang, perbaikan kebijakan dan peraturan, administrasi perpajakan, pengawasan dan potensi pajak,"katanya.

Dia menambahkan, pemerintah akan lebih serius mencegah transfer pricing, mafia perpajakan serta menggiatkan informasi dalam transfer pricing

Terkait laporan LKPP pada tahun 2009 lalu, Menurut Agus, laporan LKPP sekarang semakin membaik dan hal tersebut ditandainya respons positif dari lembaga internasional dan diakui oleh IMF, World Bankmaupun BPK. "Pada laporan IMF, Indonesia telah mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat dan berjalan, bahkan BPK juga mengakui kinerja pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian,"katanya.

Dia menambahkan, opini wajar tanpa pengecualian menunjukkan kerja keras dari Pemerintah, DPR dan berbagai stakholder yang ada. "Kita meminta dukungan dari semua pihak sehingga seluruh kualitas RAKL 2011 dapat memperoleh wajar tanpa pengecualian, hal ini sesuai dengan kontrak politik para menteripada kabinet sekarang ini,"tandasnya.

Agus mengatakan, meskipun tahun 2009 ditandai krisis ekonomi global namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 mencapai 4.5 persen. pertumbuhan tersebut ditopang pertumbuhan konsumsi RT, investasi dan pemerintah. "Ekspor dan impor menunjukkan tren negatif ini berpengaruh pada penerimaan perpajakan terutama transaksi perdagangan internasional, PPH, impor dan bea  masuk. karena itu, pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat agar pertumbuhan tetap tinggi,"katanya.

Menanggapi pernyataan F-DIP bahwa stimulus fiskal tidak berdampak, dia mengatakan, justru dengan adanya stimulus fiskal pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 lalu dapat bertahan sebesar 4.5 persen. Bahkan, dari hasil kajian menerangkan tanpa stimulus pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 3.3 persen saja.

Agus menjelaskan, Pemerintah pusat mengalokasikan APBN ke daerah, tidak hanya dalam bentuk transfer tetapi pendanaan di bidang infrastruktur, BOS, PMPN Mandiri maupun program keluarga harapan.

Menurutnya, kontribusi APBN pada sektor perekonomian secara keseluruhan masih membutuhkan peran swasta untuk menjaga pembangunan yang berkesinambungan.

menyinggung program pemerintah, Agus mengatakan pemerintah tetap fokus kepada program yang pro growth, job dan poor. terbukti pada tahun 2005-2009 pengangguran mengalami penurunan hingga sekarang 11.2 persen,sementara kemiskinan menjadi 14 persen. "Pemerintah akan tetap memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam bentuk Jamkesmas, PMPN Mandiri dan dukungan usaha mikro kecil,"tandasnya. (si)