Wakil Ketua Komisi VII DPR Hadi Mulyadi (F-PKS) yang juga Ketua Tim Komisi VII DPR RI ke SPS (Senipah, Pachiko, South Mahakam) di Kawasan Blok Mahakam, Senipah, Handil, Kukar, Kalimantan Timur, Kamis (30/11/2017). foto:nadia/jay

Peralihan Kontrak Karya Blok Mahakam dari Total E&P Indonesia kepada Pertamina diharapkan tidak mengganggu produksi, dan memastikan tidak adanya gejolak karyawan pada masa transisi tersebut.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Hadi Mulyadi (F-PKS) yang juga Ketua Tim Komisi VII DPR RI ke Lapangan Gas SPS (Senipah, Pachiko, South Mahakam) di Kawasan Blok Mahakam, Senipah, Handil, Kukar, Kalimantan Timur, Kamis (30/11/2017).

Wilayah Blok Mahakam yang dikunjungi meliputi South Processing Unit (SPU) dan Lapangan Bekapai. Blok Mahakam merupakan produsen gas terbesar di Indonesia yang dilengkapi dengan terminal Liquified Natural Gas (LNG), selain LNG Tangguh, dan LNG Donggi Senoro. Kontribusi gas Blok Mahakam dalam total produksi gas nasional sekitar 20%, disusul oleh Proyek Tangguh sekitar 17%.

Blok yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Total E&P Indonesia (TEPI) dan Inpex Corporation akan berakhir kontraknya pada 31 Desember 2017. Saat ini Blok Mahakam dalam tahap transisi pengelolaan dari kontraktor eksisting kepada kontraktor baru yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM).

Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam telah ditandatangani antara SKK Migas dengan PT PHM tanggal 29 Desember 2015 dan akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.

Selain persoalan peralihan karyawan dan tingkat produksi, dalam kesempatan tersebut, Hadi menyoroti masalah Participating Interest (PI) 10% kepada Pemda dan juga pengalihan aset dan hal lainnya yang sekiranya akan menjadi gangguan dalam proses perubahan kontrak karya tersebut.

"Harapan kita dengan peralihan dari Total ke Pertamina di 1 januari 2018 Indonesia bisa mendapatkan cadangan migas yang lebih baik dan akan memberikan devisa besar untuk indonesia dan tentu berdampak bagi masyarakat kaltim khususnya," harapnya.

Sementara Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyoroti persoalan peralihan karyawan yang menurut penjelasan pihak Total Indonesia dan Pertamina sudah 98% di data dan dialihkan menjadi pegawai Pertamina. Selain itu, Kurtubi juga menyoroti kelanjutan pengeboran-pengeboran produksi yang masih dilakukan, dimana pengeboran tersebut dapat meningkatkan produksi dari adanya kegiatan-kegiatan di Wilayah Blok Mahakam.

"Saya termasuk orang yang terus mendorong hal itu, tapi tidak hanya pengeboran-pengeboran produksi saja tapi juga pengeboran eksplorasi. Sehingga dimungkinkan untuk ditemukannya pengeboran cadangan-cadangan baru," ujarnya.

Menurut Kurtubi, Pertamina sebagai Operatorship nantinya dari Wilayah Blok Mahakam diarapkan mampu menguasai tekhnologi. "Juga Pertamina harus betul-betul bisa menjamin bahwa operasi daripada Blok Mahakam ini akan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak akan mengganggu sedikitpun kegiatan-kegiatan yang ada di Blok Mahakam. Ini yang ingin kami pastikan dari kunjungan kami kesini," tegasnya.

Turut mendukung Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Lapangan Gas SPS (Senipah, Pechiko, South Mahakam) di Wilayah Blok Mahakam, Senipah, Handil, Kukar, yaitu Anggota Komisi VII DPR RI Nawafie Saleh (F-PG), Harry Poernomo (F-Gerindra), Rofi Munawar (F-PKS), dan Kurtubi (F-Nasdem). (ndy/sc)