Sepanjang tahun 2017 kemiskinan tumbuh subur. Data BPS menyebutkan, per Maret 2017 jumlah orang miskin bertambah 6.900 jiwa. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam bidang ekonomi menyambut tahun 2018.

 

 

Dengan tambahan jumlah orang miskin itu berarti jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2017 menjadi 22,77 juta jiwa (10,64 %). Dan angka kemiskinan 2017 ternyata lebih tinggi daripada 2016 yang mencapai 27,76 juta jiwa. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan temuannya ini dalam rilisnya Selasa (2/1/2018). Ini sekaligus sebagai refleksi menyambut 2018. Akar masalah bertambahnya angka kemiskinan tidak lain sistem ekonomi yang digunakan pemerintah 

 

 

"Sistem itu tidak hanya gagal mengentaskan kemiskinan tapi juga memiskinkan. Pemerintah sering bersembunyi di balik statistik yang acuannya sering jadi polemik, sering salah tafsir, dan bahkan menyesatkan," tandas politisi muda Partai Gerindra ini. Di sisi lain, angka ketimpangan masih bertengger di kisaran 0,39. Ini adalah angka berstatus wapada. Dengan kata lain, sistem ekonomi yang dijalankan selama ini masih belum mampu menciptakan pemerataan.

 

 

Dikemukakan Heri, postur APBN yang terus defisit dari tahun ke tahun masih tak bisa diterjemahkan menjadi kesejahteraan bagi rakyat banyak. Faktanya, hanya ada 1% orang yang menguasai 39% pendapatan nasional. Lebih dari itu, tak lebih dari 2% orang telah menguasai lebih dari 70% tanah di Republik ini. "Ekonomi kita tidak dinikmati oleh rakyat banyak. Angka di kuartal III yang mencapai 5,06% tak menggenjot daya beli sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dari 4,95% menjadi 4,93%," ujar Heri.

 

 

Ditambahkannya, daya beli masyarakat yang tertekan juga berimbas pada penurunan kinerja industri ritel yang hanya mampu tumbuh di angka 5% dan industri barang konsumsi kemasan hanya tumbuh 2,7%. Mengutip hasil survei Nielsen, mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini, menyebutkan bahwa pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

 

 

Ini menjadi bukti bahwa sistem ekonomi yang dijalankan pemerintah belum memenuhi amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Apalagi, kata Heri, ambisi pemerintah membangun infrastruktur masih tercium di dalamnya jejak mengorbankan sektor lain. Bahkan, sebagian dibiayai lewat skema utang yang ujungnya berdampak pada defisit anggaran. 

 

 

"Pemerintah harus sadar bahwa defisit cenderung meningkat. Penyebabnya adalah realisasi belanja rata-rata tumbuh di kisaran 5%, sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh di kisaran 3%. Pemerintah harus prudent mengelola belanja dan utang. Apalagi kelihatannya pemerintah akan menggantungkan sepenuhnya pembiayaan pembangunan dari sektor keuangan," kilah Heri lagi. (mh,mp)