Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon. foto:arief/afr

Pemerintah baru saja melakukan tutup buku laporan kinerja tahun 2017. Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon pun memberikan sejumlah catatan yang diberikan oleh atas laporan kinerja pemerintah tersebut. Terutama tentang risiko atas terus meningkatnya jumlah utang Indonesia. Fadli mengimbau agar agresivitas pemerintah dalam berutang harus dikontrol.

Fadli menyampaikan sebagai sebuah gambaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya sekitar 5 persen, namun pertumbuhan utangnya mencapai 13 hingga 14 persen per tahun. Menurut laporan pemerintah, realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp 345,8 triliun. Secara nominal, realisasi defisit tersebut memang lebih rendah ketimbang realisasi defisit tahun 2016, yang mencapai Rp 367,7 triliun.

“Namun, meskipun secara nominal jumlahnya turun, namun persentasenya terhadap PDB justru meningkat. Tahun 2016, rasio defisit APBN-P terhadap PDB mencapai 2,46 persen. Tahun 2017, angkanya naik menjadi 2,57 persen terhadap PDB,” ucap Fadli dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (4/1/2018).

Fadli mengatakan, selama pemerintahan Jokowi, rasio defisit memang cenderung terus membesar. Pada 2014, defisit masih berada di angka Rp 227,4 triliun, atau 2,26 persen terhadap PDB. Tahun berikutnya, 2015, defisit melonjak menjadi Rp 318,5 triliun, atau mencapai 2,8 persen terhadap PDB. Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun, namun sebagaimana yang kita lihat, realisasi defisit tahun 2017 kembali meningkat.

“Kenapa kita harus memperhatikan soal defisit anggaran ini, selain karena ketentuan mengenai hal itu telah diatur tegas oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, juga karena pemerintah selama ini selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru, poin yang juga diatur tegas oleh UU yang sama,” ungkap politisi F-Gerindra itu.

Jika diperhatikan, tambah Fadli, sekitar 75 hingga 80 persen pembiayaan defisit APBN memang ditutup oleh utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, sambung Fadli. Menurutnya, hal itulah yang harus diwaspadai, karena berdasarkan pengamatannya, pemerintah terlalu menggampangkan persoalan jika membahas masalah utang ini.

“Selama ini pemerintah selalu berdalih jika rasio utang kita masih dalam batas aman, karena masih di bawah angka 60 persen terhadap PDB sebagaimana yang dipatok UU. Menteri Keuangan, misalnya, pernah membandingkan rasio utang kita saat ini dengan tahun 2004, saat rasio utang kita mencapai 50 persen terhadap PDB,” ujarnya.

Fadli menyatakan, pemerintah juga selalu membandingkan rasio utang Indonesia yang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 56,22 persen PDB, Amerika Serikat yang mencapai 107 persen PDB, ataupun Jepang yang bahkan mencapai 239,27 persen PDB. Pembandingan semacam itu dianggapnya keliru, karena tidak memperhatikan kemampuan bayar yang berbeda-beda dari negara-negara tadi.

“Setiap negara memang berbeda kasusnya. Belajar dari krisis utang Eropa, rasio utang sebenarnya bukan merupakan indikator yang pas untuk mengukur kemampuan sebenarnya dari perekonomian sebuah negara. Rasio utang kita yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga kita harus berhati-hati,” tandas politisi asal dapil Jawa Barat itu. (dep,sf/sc)