Anggota Komisi V DPR RI, Lalu Gede Syamsul Mujahidin (F-Hanura) bersama Presiden RI Joko Widodo/Foto:dok/jk

Mengawali agenda pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo mengumpulkan para raja, sultan, datu dari seluruh penjuru Nusantara di Istana Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini. Para raja, panglima kesultanan dan kedatuan memberikan masukan kepada Presiden Jokowi khususnya dalam menjaga dan melestarikan kearifan budaya nusantara ditengah pengaruh globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami berharap Presiden Jokowi menjaga dan melestarikan budaya nusantara, karena republik ini terbentuk berasal dari kerajaan, kesultanan dan kedatuan di seluruh penjuru nusantara,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Lalu Gede Syamsul Mujahidin dari Kedatuan Pujut dan Kerajaan Selaparang Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) di Istana Bogor, baru-baru ini.

Lalu Gede menjelaskan bahwa Kedatuan Pujut yang berlokasi di Lombok Tengah ini lokasinya dulu mencakup kawasan yang saat ini dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, di Pantai Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Karena itu, tanah yang dipakai KEK Mandalika saat ini adalah tanah adat Kedatuan Pujut yang sudah diserahkan kepada Negara Republik Indonesia untuk dikelola sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu, Lalu Gede meminta agar pembangunan tersebut bisa bermanfaat dan bermaslahat bagi kesejahteraan warga, lebih khusus bagi warga masyarakat Lombok Tengah.

Dalam kesempatan itu, Lalu Gede berharap perhatian Presiden Joko Widodo kepada pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan saat ini agar tidak meninggalkan budaya dan kearifan lokal serta memperhatikan pembangunan warga bangsanya, karena pembangunan infrastruktur diyakini dapat memberikan manfaat langsung bagi kemakmuran rakyat juga dapat menimbulkan dampak mudharat bagi kesengseraan kehidupan rakyat.

“Kami mengharapkan kedatuan ini diakomodir dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis dalam pengambilan keputusan negara guna memberikan kontribusi dan interaksi langsung dengan kebijakan-kebijakan presiden,” ungkap politisi F-Hanura itu.

Menurut Lalu Gede, keterlibatan kedatuan secara nyata harus diberikan ruang dalam sistem demokrasi saat ini, sehingga kedatuan dapat ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan secara langsung dan nyata. Untuk itu, Lalu Gede sangat mendukung adanya Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) sebagai forum silaturahim para Raja, Sultan, Penglingsir dan Pemangku Adat untuk bersatu menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal warisan adilihung leluhur.

“Memang, dalam sistem demokrasi saat ini sudah meninggalkan sistem monarki. Karena itu, sistem kearifan lokal yang bersumber dari tatanan nilai budaya, hukum adat, politik bahkan tata perekonomian maupun pengelolaan sumberdaya harus menjadi spirit bagi kebijakan negara yang berorientasi kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” papar Lalu Gede.

Terkait pembangunan KEK Mandalika yang sudah diresmikian Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 lalu, Lalu Gede menyambut baik dan memberikan apresiasi bahwa pemerintahan Jokowi mampu merealisasikan perencanaan yang sudah digagas 29 tahun silam menjadi sebuah kenyataan. Lalu Gede meyakini jika dijalankan dengan baik dan benar sesuai konsepnya, KEK Mandalika akan memberikan manfaat besar kepada masyarakat NTB. Selain itu, KEK Mandalika ini sebagaimana diyakini presiden akan membuka 58.000 lapangan kerja.

“Kekuatan budaya lokal adalah daya tarik bagi wisatawan. Selain budaya, rumah adat suku Sasak saya harapkan bisa menjadi karakter bangunan arsitektur di KEK Mandalika,” tutur Lalu Gede yang politisi dari daerah pemilihan NTB itu. (mp/sf)