Tidak Boleh Ada Diskriminasi Energi Dalam Proses Pembangunan

15-01-2018 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Hadi Mulyadi (F-PKS)/Foto:Kresno/Iw

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Hadi Mulyadi menegaskan tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Ia pun memastikan, pihaknya juga mempunyai keinginan kuat untuk membangun PLTN.

 

“Kalau DPR diminta untuk memperkuat aspek legislasinya, sejak kami berkumpul di Komisi VII, kita punya keinginan kuat untuk membangun PLTN,” ujar Hadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Batan dan Kepala Bapeten di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

 

Politisi F-PKS itu mengatakan, Komisi VII telah mendapat informasi dari Dewan Energi Nasional, yang dalam kebijakannya  mengatakan bahwa nuklir adalah pilihan energi terakhir.

 

“Padahal seharusnya tidak boleh ada diskriminasi energi dalam proses pembangunan di Indonesia. Saya curiga ini ada faktor politis dari negara-negara yang memang tidak menginginkan Indonesia maju. Ini harus kita kejar, demi tercapainya kedaulatan energi,” ucapnya.

 

Ketika diusulkan untuk membentuk kaukus nuklir, hampir semua anggota Komisi VII mendukung kaukus nuklir itu, lanjut Hadi. “Artinya kita punya keinginan kuat untuk membangun yang lebih efektif, efisien, murah dan lebih berkekuatan yaitu PLTN. Kalau ada hal-hal yang harus kita perjuangkan bersama, seperti revisi Undang-Undang Ketenaganukliran, maka akan kita prioritaskan,” tandasnya.

 

Menurut politisi asal dapil Kalimantan Timur itu, justru persoalannya bukanlah pada DPR, melainkan pada pemerintah. Sebab berpuluh-puluh tahun tidak ada kemajuan. Ia menilai ada unsur ekonomi politik yang bekerja dari pihak kapitalis, dan tidak menginginkan industri nuklir Indonesia maju.

 

“Ini harus kita lawan, sebab mereka ingin Indonesia selalu terbelakang. Dengan berbagai macam alasan. LSM-LSM diongkosi untuk melawan pembangunan PLTN, agar Indonesia tidak pernah maju. Nanti giliran mereka sudah maju, baru kita bangun PLTN. Maka yang terjadi adalah kita ketinggalan selama 50 tahun. Hegemoni kapitalisme global itu harus kita lawan, salah satunya dengan membangun PLTN,” pungkasnya. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...