PT BSP Disarankan Ubah Rencana Perjanjian Kontrak Dengan PLN

22-01-2018 / KOMISI VII
Wakil Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, foto : jaka/hr

 

 

Rencana kerja sama antara  BUMD Provinsi Jambi  PT. Bumi Samudra Perkasa (BSP) dengan PLN terkait penyediaan power plan  sebesar 5 MW sampai hari ini belum terealisasi. Padahal, PT. PetroChina sebagai sumber penyedia listrik sudah siap bekerjasama dengan PT. BSP, yang nantinya PLN akan membeli listrik dari perusahaan BUMD ini.

 

“Menurut saya mungkin PLN sudah tercukupi untuk kebutuhan listrik di Provinsi Jambi ini, tapi nanti kita akan dalami saat rapat dengan Komisi VII. Tapi tadi ada usulan agar PT. BSP mengubah rencana suplai dari listrik menjadi City Gas yang dikelola Pertamina,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu usai rapat di Kantor PT. PetroCHina di Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jum'at (19/01).

 

Menurut politisi dapil Sumbar ini,  bahwa gas bumi adalah energi yang murah. Tanpa disubsidi saja, biaya untuk pemakaian gas bumi hanya separuh dari LPG. Selain itu, sambungan gas ke rumah tangga lebih praktis.

 

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo. Ia menyatakan, lebih baik PT. BSP menyediakan gas bumi untuk kemudian diolah menjadi City Gas. “Di Provinsi Jambi ini kan sudah ada jaringan City Gas yang dibuat oleh Kementerian ESDM, tinggal PT. BSP memperluas jaringannya saja, secara biaya pasti lebih murah dibandingkan menyediakan power plant untuk PLN,” jelasnya.

 

Selain itu, politisi F-Geridra ini juga menyayangkan kurang responnya PLN terhadap rencana kerja sama dengan BUMD Provinsi Jambi ini. “Mestinya Kementerian ESDM inisiatif, walaupun PLN  dibawah Kementerian BUMN, tetapi mestinya ada koordinasi. Supaya gas bumi di Provinsi Jambi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, dan ada juga pemasukan untuk kas daerah melalui BUMD ini,” tuturnya. (jk/sc)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...