Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Odjie/od

Produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2018 ini diprediksi mencapai 5,2 persen. Tak banyak katalis pertumbuhan yang diharapkan bisa muncul di tahun ini, lantaran postur APBN dengan defisit fiskal diperkirakan sebesar 2,3% terhadap PDB. Di satu sisi, realokasi anggaran   ke arah pengeluaran rutin berpotensi memberikan daya dorong lewat naiknya belanja rutin pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan hal ini lewat pesan singkatnya kepada Parlementaria, Jumat (26/1/2018). Di lain sisi, beberapa asumsi APBN, misalnya harga minyak (USD 48/barrel) yang jauh lebih rendah dibanding realita pasar (USD 64/barrel) berpotensi menginjeksi risiko kuasi-fiskal ke dalam perekonomian. Apalagi bila tax ratio di 2018 akan tetap berada di kisaran 10,6–1,0 persen.

“Indonesia memasuki tahun 2018 dengan status baru, sebagai negara dengan PDB nominal sebesar USD 1 triliun. Hanya ada 16 dari 180 negara di dunia yang memiliki output di atas  USD 1 triliun. Dan bila dijumlahkan, total PDB keenambelas negara tersebut mencapai hampir USD 60 triliun, atau sekitar 75 persen dari total output dunia. Ditambah dengan luas teritori darat (kelimabelas terluas di dunia) dan penduduknya (keempat terbesar di dunia), maka Indonesia menjadi negara dengan bobot geoekonomi dan geopolitik yang semakin besar,” papar Heri.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan perekonomian. Pertumbuhan ekspor, misalnya, masih tergantung pada pemulihan ekonomi negara mitra dagang. Ekonomi China, Amerika, dan mitra dagang lainnya masih menunjukan pemulihan ekonomi yang lambat daripada yang diharapkan.

Indonesia diharapkan mampu mengurai hambatan ekspor seperti mencegah fluktuasi nilai tukar yang tajam dan menekan biaya ekspor dengan harapan ekspor dapat tumbuh lebih dari 13 persen. Dikatakan Heri, Ini tidak berlebihan seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia. “Investasi   2018 harus tumbuh minimal 7 persen (yoy) bila ingin mencapai pertumbuhan dengan syarat investasi yang memiliki spill overs effect yang luas dan pada sektor padat karya,” jelasnya.

Disamping itu, sambung politisi dari dapil Jabar IV ini, butuh dukungan kebijakan pemerintah seperti tidak mengeluarkan kebijakan yang menekan daya beli, yaitu menaikkan TDL dan BBM). Kredit harus tumbuh pada sektor-sektor padat karya. Dan terakhir, masih kata Heri, pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan pada perpajakan yang memberatkan sektor bisnis dan masyarakat. (mh/sf)