Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis (F-Gerindra)/Foto:Iwan Armanias/Iw

Komisi V DPR RI meminta Pemerintah Kota Palopo untuk memperketat pengawasan terhadap proses pembangunan di Kota Palopo. Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengatakan, beberapa proses pembangunan yang menggunakan dana APBN diberbagai daerah, kadang terlihat dipaksakan. Sehingga upaya yang awalnya untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

“Tidak kita pungkiri beberapa anggaran untuk pembangunan fasilitas umum yang awalnya digelontorkan untuk menambah pelayanan kepada masyarakat, justru tidak maksimal. Bahkan sebagian malah tidak difungsikan sebagaimana mestinya,” ujar politisi Fraksi Gerindra itu saat pertemuan dengan Pemerintah Kota Palopo di Bandara Bua, Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/1).

Lebih lanjut, Fary mengatakan, bukan hanya itu saja, dirinya sudah melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan ke beberapa daerah, dan melihat langsung beberapa fasilitas umum yang dibangun dengan dana APBN belum difungsikan dengan baik, bahkan kalau pun difungsikan itu juga tidak maksimal.

“Beberapa fasilitas umum di masyarakat  kalau pun difungsikan tidak maksimal. Kalau kita persentase hanya dikisaran 30 persen dan inilah yang banyak terjadi,” jelas politisi asal Dapil NTT itu.

Sementara ditempat yang sama, Walikota Palopo Muhammad Judas Amir mengatakan, untuk pengawasan tetap dilaksanakan, dan akan berusaha agar fasilitas umum yang dinantikan dibangun di Kota Palopo akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya.

Ia yakin, dirinya paham betul apa yang menjadi hal dasar dan menjadi keinginan masyarakat Kota Palopo, termasuk kebutuhan terminal angkutan darat yang skala besar.

“Dengan keberadaan terminal itu kedepannya kawasan Terminal Dangerakko akan menjadi terminal bantu, tentunya juga akan mengurangi kesemrawutan kendaraan disekitar terminal,” pungkasnya. (iw/sf)