Komisi VIII lakukan Fit dan Proper Test calon anggota BNPB
27-02-2009 /
KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI telah melakukan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) terhadap delapan belas calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tiga hari, sejak 23 hingga 25 Febuari 2009, di Gedung Nusanrara II DPR RI, Jakarta.
Nana-nama anggota BNPB hasil uji kepatutan dan kelayakan ini dijadwalkan akan diumumkan pada sidang Paripurna Senin (2/3) mendatang. Dari 18 orang calon kandidat anggota BNPB, akan dipiilih menjadi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional BNPB sebanyak 9 orang
Ketua Komisi VIII Hazrul Azwar mengatakan anggota BNPB yang terpilih nanti harus mampu membuat konsep strategis pemecahan dan evaluasi terhadap kebijakan lembaga itu.
“Terlebih lagi harus memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen untuk mengarahkan masyarakat dari unsur profesional. Diharapkan pula seluruh calon anggota mampu mengaplikasikan visi, misi, serta konsep strategis pemersatu dan evaluasi terhadap kebijakan BNPB,“ kata Hazrul saat hari ketiga uji kepatutan dan kelayakan anggota BNPB, Rabu (25/2).
Hari pertama uji kepatutan dan kelayakan dilakukan terhadap tujuh orang kandidat, yakni Ermiel H. Thabrani, SE., M.Si., Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo, Drs. Tjipto Hartono, Prof.Ir.H. Sarwidi, MSCE., Ph.D, Prof.Dr. Zainuddin Maliki, M.Si, Ir. Kasru Susilo, MPA., dan Dr.H. Ichary Soekirno
Dalam uji kepatutan tersebut, Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo menegaskan BNPB sangat diperlukan untuk meminimalisir bencana yang terjadi karena kesalahan ataupun akibat ulah manusia.
Lebih lanjut Agus yang paparannya mengusung tema Membangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana Yang Berdaya ini mengatakan semua berkah dan anugrah yang ada di dunia, jika tidak dikelola dengan baik, tidak lagi menjadi berkah melainkan musibah.
Karenanya kata dia, perlu badan yang mengatur supaya musibah atau bencana tersebut dapat dihindari atau diminimal dengan sebaik-baiknya. Ia berharap keberadaan BNPB tidak hanya dipusat, mengingat bencana tidak hanya terjadi di pusat. Selain itu, dirinya juga meminta agar melibatkan peran daerah.
“Daerah harus dilibatkan, karena jika bencana itu terjadi di daerah, maka yang paling mengerti serta memahami kondisi daerah, ya orang-orang di daerah itu sendiri,†katanya.
Hari kedua, dilakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap empat orang kandidat, yakni Dr. Sugimin Pranoto, M. Eng., Dr. Ir. Dina Ruslanjari, M.Si., Ir. H. Didik Eko Budi Santoso, MT., dan Dr. Sudibyakto.
Calon Anggota BNPB Dina Ruslanjari menyampaikan visinya untuk membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana.
Menurutnya, perlu diadakan pendataan dari Ibu Kota yang rawan bencana dan mengoptimalkan sistem peringatan dini. “Sudah saatnya kita membangun komoditas yang sadar lingkungan rawan bencana†katanya.
Lebih jauh lagi menurutnya, BNPB harus mensosialisasikan strateginya kepada masyarakat yang rawan bencana untuk meminimize dampak dari bencana.
Sementara kandidat lainnya, Didik Eko Budi Santoso dan Sudibyakto menyampaikan unsur pengarah harus mempunyai kepastian hukum agar Badan ini kuat dan dapat menjalankan kewenangan serta otoritasnya.
Sudibyakto juga menambahkan perlunya peran wanita dalam emergency respons dan mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan meskipun di tingkat masyarakat.
Hari terakhir uji kepatutan dan kelayakan yakni Ir. Eko Teguh Paripurna, MT., Dr. I. Nyoman Kandun, MPH., Drs. Thabrani, MM., Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid, MS., KRT. Adikoesoemo Prasetyo, Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA., dan Azhari Ali, MM., Ak
Ichwan Syam Anggota Fraksi Partai Golkar dalam unji kepatutan hari ketiga ini menanyakan bagaimana peluang HIV AIDS dapat menjadi unsur bencana bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang terjadi di Thailand.
Sementara Akmaldin Nur (F-PAN) meminta kepada calon anggota BNPB agar memperhatikan masalah bencana sosial ke depan.
Menanggapi hal tersebut I Nyoman Tambun mengatakan dalam sejarah, sebuah peradaban ada kemungkinan punah, karena bencana atau wabah. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dterhadap kemungkinan terjadinya bencana sosial ke depan. (ica,maya,karin,kum).