BUMN Lebih Baik Ditutup Daripada Dijual

06-02-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (F-Gerindra)/Foto:Naefurodji/Iw

 

Salah satu fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai stabilitator harga-harga yang ada di pasar. Namun, jika ada beberapa BUMN yang tidak maksimal dalam melakukan usaha produksi atau bahkan terlilit hutang, maka hal ini tentu akan sulit menjual hasil produksi di bawah harga pasar sebagai upaya untuk menstabilkan.

 

Hal itu diungkapkan  Bambang Haryo Soekartono saat  Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Kementerian BUMN, Dirut PT Pengelola Aset, Dirut PT Iglis, Dirut PT Merpati Nusantara, PT Penas, dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

 

“Saya agak prihatin dengan kondisi perusahaan-perusahaan yang ada, seperti pabrik KKA  ini. Jadi memang mungkin pabrik KKA punya utang Rp 900 sekian miliar. Kalau kita lihat utang ini cukup besar. Apalagi listriknnya tidak bekerja sama lagi dengan PLN karena kondisi produktivitasnya  terus menurun,” ungkap politisi Gerindra ini.  

 

Ia menyarankan, untuk BUMN yang tidak bisa lagi diselamatkan lebih baik ditutup dan tidak dijual. “Fungsi BUMN kan begitu,  menstabilkan pasar baik dari sisi mutu, jumlah dan rupiahnya. Ini kalau sudah tidak mungkin ya lebih baik kenapa enggak BUMN  ini ditutup. Ditutup ya, tidak dijual karna dijual menurut saya kurang bagus,” sarannya.

 

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan tanggapan mengenai revitalisasi produksi yang akan dilakukan PT KKA sebanyak 135 ribu ton per tahun yang terpasang dengan kapasitas produksi yang hanya 100 ribu ton per tahun.  

 

“Kenapa enggak sekalian merivitalisasi sesuai dengan kapasitas produksinya menjadi  400 ribu ton per tahun.  Apakah market bapak ini tidak bisa memaksimalkan sinergi dengan BUMN yang lain maupun sinergi dengan target yang dilakukan pemerintah saat ini. Dimana kita mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur dari 300 Triliun menjadi 400 Triliun. Tentu hal ini membutuhkan banyak kertas dan ini menjadi peluang untuk target pasar,” pungkas pria dari dapil Jawa Timur I ini. (mhr/sc)

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...