Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mensinergikan program-programnya dengan kementerian lain, karena banyak program-program yang ada di Kementerian PU juga berada di kementerian lain sehingga terjadi tumpang tindih.

              Hal itu disampaikan Sadarestuwati (F-PDIP) dan Malkan Amin (F-PG) saat rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, Rabu (1/9) yang dipimpin Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow.

            Malkan mengatakan, RAPBN tahun 2011 di Kementerian ini diarahkan untuk mencapai 10 sasaran strategis, dan mendapatkan alokasi pagu sementara sebesar Rp 56,515 triliun. Tentunya, kata Malkan, dengan alokasi itu Kementerian PU tidak mungkin akan memberikan dukungan riil terhadap ke sepuluh sasaran tersebut.

            Karena itu, Kementerian PU harus betul-betul jeli dalam merencanakan setiap programnya dan mensinergikan dengan kementerian terkait. Dia mencontohkan, program ketahanan pangan yang ada di kementerian ini, juga ada di Kementerian Pertanian.

            Senada dengan itu, Sadarestuwati menambahkan, pada program sebelumnya dia mengamati ada sebuah desa yang mendapatkan dana sampai dua kali. Sementara ada sebuah desa yang belum pernah mendapatkan sama sekali.

            Kementerian PU seharusnya mengevaluasi kembali desa-desa mana yang belum mendapatkan alokasi dana tersebut dan kementerian mana yang sudah menganggarkan untuk program yang sama.

            Sehingga dengan demikian, tidak akan terjadi penumpukan di sebuah desa yang mendapatkan dana yang sama, sementara desa lain belum mendapatkannya. Hal ini dilakukan agar terjadi pemerataan di seluruh desa.

            Agar hal di atas tidak terulang kembali, Sadarestuwati meminta dalam penyusunan program khususnya program-program yang menyangkut langsung ke daerah, usulan dari anggota Komisi V ini dapat dimasukkan keseluruhan.   

            Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, 10 sasaran strategis yang akan dicapai pada RAPBN 2011 bertujuan untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan selama jangka waktu lima tahun ke depan.

            Adapun sasaran tersebut adalah ekonomi nasional yang tumbuh semakin tinggi, pengangguran yang semakin menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, tingkat kemiskinan yang semakin menurun, pendapatan per kapita semakin meningkat dan stabilitas ekonomi yang semakin terjaga.

            Selain itu, sasaran lain yang ingin dicapai adalah ketahanan pangan, air dan energi yang semakin meningkat, serta daya saing ekonomi makin menguat dan meningkat.

            Djoko menambahkan, pembangunan infrastruktur PU dan permukiman pada tahun 2011 merupakan bagian dari sasaran lima tahun ke depan. Dan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman sampai tahun 2014 sebesar Rp 402,357 triliun, sementara proyeksi alokasi yang tersedia sesuai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) adalah sebesar kurang lebih Rp 274 triliun.

            Kebutuhan biaya untuk pembangunan infrastruktur PU tahun 2011 sebesar Rp 76,887 triliun. Sementara alokasi susunan pagu sementara tahun 2011 sebesar Rp 56,515 triliun. (tt)