Sepekan menjelang perayaan Lebaran 2010, masyarakat Sumatera Barat yang menderita akibat bencana gempa bumi 30 September tahun 2009 lalu, menerima bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah dengan total 2 triliyun rupiah. Bantuan yang merupakan tahap II tersebut terbagi 2 menjadi Rp. 350 miliar dan Rp. 1.65 triliun. Dana tersebut langsung dibagikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Anggota Tim Pengawas DPR RI terhadap Penanggulangan Bencana Alam Sumatera Barat kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) di ruang Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Senin (6/9).

Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, Provinsi Sumatera Barat, Dody Ruswandi di depan Anggota Tim Pengawas DPR RI mengatakan, rumah masyarakat korban gempa September 2009 yang termasuk kategori rusak berat dan rusak sedang yang belum terdata, akan diajukan usulan pembangunannya pada tahun 2011 mendatang.

“Jumlah rumah yang belum terdata ini mencapai 51.408 unit yang tersebar di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang dan Kota Pariaman. Sebanyak 1962 orang Fasilitator Teknik sudah direkrut, sedangkan 444 orang lagi sedang dalam proses seleksi”. Ucap Dody menjelaskan.

Dody menambahkan, bantuan Tahap I sebesar Rp. 314 miliar sudah selesai, sedangkan Tahap IIA sebesar Rp. 350 miliar yang diperuntukkan bagi 22.138 unit rumah korban gempa, dan IIB sebesar Rp. 1,65 triliyun untuk 100.588 unit rumah berat dan sedang. Sementara sisa bantuan sebesar 3,6 triliyun direncanakan masuk anggaran 2011.

Apresiasi kepada DPR

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan apresiasinya kepada Tim Pengawas Bencana DPR RI, yang telah memperjuangkan percepatan pencairan dana bantuan bencana ini. Juga kepada para Fasilitator Teknik dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM). Irwan Prayitno menjelaskan, penyaluran bantuan Tahap IIA sebesar 350 M akan selesai pada minggu pertama September, sedangkan bantuan Tahap IIB sebesar 1,65 Triliyun diharapkan selesai pada akhir November 2010.

“Jika terjadi kelambatan pencairan bantuan, bukan berarti dana dari pusat tidak turun, tetapi karena lambatnya data dari para fasilitator dan pendamping. Bagi fasilitator dan pendamping yang bekerja cepat dan akurat, akan diberi hadiah umroh”, ujar Gubernur menambahkan.

Gubernur Irwan Prayitno mengingatkan kepada Tim Fasilitator yang terdiri dari Sipil dan Non Sipil tidak boleh mengarahkan Pokmas untuk dibelikan bahan bangunan tertentu, termasuk melakukan pemotongan bantuan. Sebab, dari Rp. 350 miliar bantuan tersebut, Rp. 300 miliar adalah pembangunan rumah masyarakat, dan Rp. 50 miliar lagi untuk pendamping dan urusan lainnya. “jadi tidak ada pemotongan lagi, bantuan itu harus utuh Rp. 15 Juta per anggota Pokmas”. Jelas Irwan.

Wakil Ketua Tim Pengawas DPR RI terhadap Penanggulangan Bencana Alam Sumatera Barat, H. Refrizal mengatakan, Anggota Tim Pengawas terutama yang berada di Badan Anggaran memang selalu menanyakan proses pencairan dana bantuan gempa Sumatera Barat saat rapat dengan pejabat Kementerian Keuangan. Refrizal menjelaskan keberadaan Tim Pengawas DPR RI adalah untuk menjaga dan mengontrol agar dana bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan tepat jumlahnya.  

“Proses pencairan dana bantuan melalui bank BRI, yang ditransfer ke rekening-rekening kelompok masyarakat (Pokmas) masing-masing wilayah. kami meminta agar semua bantuan bencana melalui BNPB,” tukas Refrizal menambahkan.

Anggota Tim Pengawas Bencana Sumatera Barat DPR RI yang turut serta pada kunjungan kali ini yaitu, H. Djufri dan Darizal Basir (F-PD), H. Nudirman Munir dan HM. Azwir Dainy Tara (F-PG), Capt. H. Epyardi Asda (F-PPP), dan Taslim (F-PAN). (TP.Sumbar-1/Jy.Tvp)