The Sixth Asia-Europe Parliamentary Partnership Meetings atau Sidang ASEP-VI telah berlangsung dari tanggal 26-28 September 2010 di Brussels, Belgia, dan dihadiri oleh 23 negara dari kawasan Eropa dan Asia. DPR-RI sebagai anggota ASEP telah turut berpartisipasi mengirimkan delegasi pada sidang tersebut yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR-RI,  Dr. Hidayat Nur Wahid, dengan anggota terdiri dari : Tantowi Yahya (F-PG), Adisatrya Suryo Sulisto (F-PDIP) dan Makmur Hasanuddin (F-PKS). Sidang ASEP-VI telah membahas dua tema yang menjadi kepentingan bersama Asia-Eropa yaitu : 1. Effective financial and economic world governance structure, dan 2. Sustainable development.

Delegasi DPR-RI telah berperan aktif antara lain menjadi salah satu keynote-speaker mewakili kawasan Asia untuk tema sustainable development yaitu Sdr. Tantowi Yahya. Dalam presentatsinya Indonesia menyampaikan antara lain bahwa kemitraan diantara negara-negara di Asia dan Eropa yang tergabung dalam ASEM (Asia-Europe Meeting) kedepan perlu terus dibangun dan dikembangkan menghadapi tantangan global saat ini, khususnya menyangkut isu-isu yang menjadi element dari pembangungan berkelanjutan seperti pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan. Dalam kaitan ini, parlemen negara, sebagai lembaga perwakilan rakyat, yang tergabung dalam keanggotaan ASEP, mempunyai peran yang signifikan dalam mendorong pemerintah negaranya masing-masing dalam merealisasikan maksud tersebut. ASEP sebagai “strategic partner” dari ASEM tentunya dapat memberikan kontribusinya dalam meningkatkan proyek-proyek kerjasama dan kemitraan yang dibangun oleh ASEM untuk mencapai tujuan bersama yang menjadi kepentingan kedua kawasan. ASEP dibentuk sebagai forum antar-parlemen negara-negara dikawasan Asia dan Eropa untuk melakukan saling kontak, diplomasi dan kerjasama dalam rangka memajukan saling pengertian antar negara dan masyarakat Asia dan Eropa, serta untuk memberikan kontribusi secara aktif terhadap kegiatan ASEM. Dalam presentasi tentang sustainable development tersebut, Indonesia juga memberikan informasi tentang hasil-hasil yang dicapai oleh “ASEM Development Conference II” yang telah diselenggarakan di Yogyakarta, bulan Mei 2010 yang lalu, berupa kesepakatan dan komitmen bersama antara Asia dan Eropa yang dituangkan dalam “Yogyakarta Statement” untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini Asia dan Eropa perlu mengambil langkah-langkah nyata kedepan agar dicapai suatu “strategic partnership” yang komprehensif, setara dan saling menguntungkan untuk pembangunan berkelanjutan, merancang suatu kerjasama untuk pengentasan kemiskinan dan pencapaian MDGs di negara-negara berkembang.

Sementara itu, menanggapi krisis ekonomi dan keuangan global, Delegasi Indonesia dalam intervensinya terhadap pembahasan tema 1, menyuarakan aspirasi negara-negara berkembang dan emerging markets dalam upaya mereformasi sistem keuangan internasional. Indonesia memiliki kepentingan besar dalam forum G-20 terutama dalam merealisasikan usulan Global Financial Net (GFSN) sebagai upaya memperkuat second-line of defense jika terjadi krisis dimasa mendatang. Indonesia sangat mendukung rencana outreach program G-20 dalam rangka untuk memfasilitasi penyelesaian isu-isu global secara inklusif dan komprehensif sekaligus meningkatkan dan akseptabilitas G-20. Pada pembahasan tema 2, Delegasi Indonesia meminta kepada pihak parlemen di negara-negara Eropa untuk menjamin hak-hak tenaga kerja migran dari kawasan Asia yang bekerja di Eropa karena hal ini merupakan salah satu dimensi sosial yang menjadi bagian dari sustainable development dan merupakan salah satu program ASEP. Permintaan tersebut disampaikan mengingat adanya pemilu parlemen di beberapa negara Eropa yang dimenangkan oleh kelompok kanan yang anti migran.

Sidang ASEP-VI telah menghasilkan sebuah deklarasi tentang “Economic challenges as a global opportunity to promote the quality of life of our populations” yang berisi kesepakan dan harapan/himbauan dari parlemen dikawasan Asia dan Eropa antara lain bahwa pembangunan ekonomi, kemajuan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan tiga pilar bagi pembangunan berkelanjutan. Sidang juga menekankan bahwa MDGs, perubahan iklim, dan keamanan energi serta social cohesion memerlukan perhatian khusus bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan krisis ekonomi dan keuangan, sidang mendesak dilakukannya upaya meraih hasil-hasil yang nyata dalam reformasi pelaksanaan ekonomi dan keuangan global, dan menggaris-bawahi pentingnya langkah-langkah reformasi terhadap peran dan mandat IMF dan World Bank. Isu penting lainnya yang dimuat dalam deklarasi adalah masalah pembajakan di laut yang mengganggu hubungan kemitraanEropa dengan Asia. Deklarasi Sidang ASEP-VI sebagaimana tersebut diatas merupakan sebuah kontribusi untuk bahan pembahasan pada KTT ASEM ke-6 yang akan berlangsung di Brussels tanggal 4 – 6 Oktober 2010.

Dalam pembahasan Deklarasi ASEP-VI tersebut, Delegasi DPR-RI telah turut ambil bagian dalam drafting committee yang merumuskan isi deklarasi, dan berperan aktif menyumbangkan ide-idenya, selain memperjuangkan kepentingan nasional, juga memberikan sumbangan fikiran bagi terciptanya peningkatan hubungan kemitraan dan kerjasama yang lebih efektif dan komprehensif antara kawasan Asia dan Eropa dalam rangka mencapai suatu “common goals” yang menjadi kepentingan bersama kedua kawasan. Beberapa hal yang diusulkan oleh Delegasi Indonesia untuk penyempurnaan deklarasi tersebut antara lain tentang perlunya Asia dan Eropa menciptakan suatu strategic-partnership dalam hal sustainable development yang komprehensif, setara dan saling menguntungkan. Dalam pencapaian target pencapaian MDGs, ASEM diminta untuk segera merealisasikan agenda penghapusan kemiskinan yang didasarkan pada strategi dan kebijakan negara-negara berkembang. Selain itu, menyikapi soal pembajakan di laut, Delegasi Indonesia menegaskan agar ASEP maupun ASEM lebih memfokuskan pada yang terjadi di Somalia dan Teluk Aden karena sudah menjadi ancaman yang berbahaya sejak 3 tahun terakhir.

Terkait dengan tuan rumah Sidang ASEP-VI, DPR-RI yang bersedia untuk menyelenggarakan apabila Parlemen Laos tidak siap, namun mengingat dalam Rules of Procedure ASEP dinyatakan bahwa parlemen yang pemerintah negaranya menjadi penyelenggara Sidang ASEM yang akan datang mendapat prioritas dan ternyata Parlemen Laos telah menyatakan kesediaannya, maka sidang ASEP-VII telah diputuskan untuk diselenggarakan di Vientiane, Laos tahun 2012 yang akan datang mengingat pada tahun tersebut pemerintah Laos menjadi tuan rumah Sidang ASEM. Indonesia mendukung untuk sukses penyelenggaraan Sidang ASEP-VII tersebut dan mengharapkan lebih sukses dari sidang yang sekarang.(Press-release/pemberitaan DPR) Foto:doc/parle/DS