Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang tinggal sebentar lagi mendapat perhatian Komisi I DPR. dalam Rapat Kerja dengan Menkopolhukam Widodo AS, jaksa Agung Hendraman Supandji, Panglima TNI Djoko Santoso, Kapolri bambang Hendarso Danuri dan Mendagri Mardiyanto yang dipimpin Ketua Komisi Theo L Sambuaga di ruang rapat Komisi I, Senin (2/3). Sejumlah Anggota Komisi I meminta pemerintah melalui lintas instansi meningkatkan pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Banyaknya partai peserta pemilu dan mekanisme baru dalam menentukan Caleg yang akan melaju ke DPR dikuatirkan menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Shidki Wahab (F-PD) dalam pertemuan itu menilai salah satu yang perlu diwaspadai adalah penghitungan suara di tingkat kecamatan. Menurutnya penghitungan di tingkat tersebut sangat rawan untuk dimanipulasi. “Yang perlu diwaspadai adalah ada permainan petugas pemilihan kecamatan atau KPUD tentang surat suara,” katanya. Menurutnya manipulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada pemilu sebelumnya sangat rawan terjadi. Ia berharap pada pelaksanaan tahun 2009, hal itu dapat diatasi. “Ada kekuatiran akan terjadi manipulasi. Ini yang perlu diantisipasi dengan teknologi yang ada,” ujarnya. Hal senada diungkap Andreas Pareira (F-PDIP) yang menilai pelaksanaan pemilu 2009 penuh dengan ketidakpastian. Ia berharap pesta demokrasi tersebut dapat berjalan tanpa adanya gangguan. “Pemilu penuh dengan ketidakpasrian. Ketidakpastian dari proses dan juga hasil,” katanya. Lebih jauh, Andreas menjelaskan bahwa tidak ada satu Caleg pun yang yakin akan melaju ke senayan. Andreas juga meminta pemerintah lebih memperhatikan hirarki dalam pengamanan pemilu. Ia menilai pengamanan yang dilakukan TNI dan Polri telah jelas hirarkinya. Namun untuk Linmas, ia mempertanyakan proses rekruitmen dan pertanggungjawabannya. WNA di Indonesia Sementara itu Joeslin Nasution dalam pertemuan itu meminta pemerintah lebih tegas terhadap peraturan tentang warga negara asing yang masuk ke Indonesia khususnya Aceh. Menurutnya banyak WNA yang dengan mudah masuk dan menetap cukup lama di Indonesia. “Di negara maju seperti Jepang, visa travel hanya tiga hari,” jelasnya. (bs)