Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung (F-Gerindra)/Foto:Jaka/Iw

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, agar bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mencari metode dalam melindungi, membatasi, dan menghalangi data nomor seluler, supaya tidak terjadi lagi penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Kemarin kita sudah rapat dengan Dirjen Dukcapil dan Dirjen PPI dari Kominfo. Penjelasan dari mereka, kalau kebocoran dari Dukcapil itu tidak mungkin, karena sangat ketat. Kita juga tidak tahu, yang jelas data pribadi itu disinyalir ada kebocoran. Tapi masih belum diketahui, karena dari operatornya juga tidak menyimpan itu,” kata Asril sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Untuk itu, politisi Partai Gerindra itu meminta agar Dukcapil bekerja sama dengan Kominfo untuk mencari cara dalam melindungi data NIK, sehingga jika ada orang yang tidak bertanggung jawab mencuri data, bisa cepat diketahui dan dapat diproses dengan cepat. “Kita meminta agar coba dicarikan metode agar jika ada orang yang menggunakan data orang lain cepat ketahuan dan segera diblokir,” imbuhnya.

Politisi dapil DKI Jakarta ini juga menyarankan agar dibentuknya tim pengawas khusus regristrasi ulang nomor handphone. “Sekarang ini sudah dibatasi registrasinya. Jadi satu NIK untuk tiga nomor. Tidak seperti sebelumnya yang satu NIK bisa punya banyak. Tetapi kenapa masih bocor, itu kami masih belum tahu penyebabnya. Yang jelas kalau dari Dukcapilnya itu tidak mungkin bocor,” pasti Asril. (tn/sf)