Dampak Tol Laut Terhadap Disparitas Harga Komoditas Sangat Kecil

17-04-2018 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Foto : Arief/And

 

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan bahwa dampak pengaruh program Tol Laut terhadap disparitas harga komoditas yang terjadi saat ini sangatlah kecil. Padahal seharusnya program Tol Laut tersebut dapat lebih menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata.

 

“Hal itu karena semua yang menggunakan Tol Laut tidak didata oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Perdagangan. Pada saat kapal itu sampai ke tujuan, komoditas yang dibawanya dijual dengan cara dilepas pada mekanisme pasar, akibatnya harga barang yang dijual sama dengan harga barang yang tidak dibawa melalui tol laut,” tandas Bambang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

 

Bambang menilai, kontribusi Tol Laut tidak lebih dari 2 persen dari yang dilakukan oleh kapal-kapal yang tidak menggunakan Tol Laut. Menurutnya, APBN yang sudah dianggarkan untuk Tol Laut dampaknya tidak dipantau oleh pemerintah.

 

“Akhirnya yang diuntungkan adalah pedagangnya, bukan rakyat. Dengan tarif angkutan yang disubsidi oleh APBN, maka ongkos angkutnya jadi murah. Tetapi para pedagang itu menjualnya tetap dengan harga yang tinggi,” analisa politisi Partai Gerindra itu.

 

Bambang menyebutkan, kota-kota dipinggir laut yang tidak dilalui oleh Tol laut, harga komoditasnya sama bahkan ada yang lebih murah daripada kota-kota yang dilewati oleh Tol Laut. Melihat kondisi yang ada, Bambang Haryo menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus turun untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut keuangan negara ini.

 

“Dengan adanya Tol Laut seharusnya Indonesia dapat memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian dan pendistibusian logistik, baik di kawasan regional ataupun internasional, dimana keuntungan yang didapatkan dari berbagai bidang mulai dari ekonomi, keamanan bahkan politik. Keuntungan yang didapat antara lain penyetaraan ekonomi di wilayah barat Indonesia dan wilayah timur Indonesia, sehingga tidak terjadi ketimpangan harga,” pungkasnya. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...
Terima Audiensi DPRD Sumut, Lokot Nasution: Ini Hajat Hidup Orang Banyak
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution menerima kunjungan dari Komisi D DPRD Sumatera Utara pada...