Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Arief/And

Presiden Joko Widodo mewacanakan membuat kebijakan agar anggaran untuk program pembangunan Sumber Daya Manusia hanya dipegang oleh satu kementerian atau badan, pada APBN 2019, dengan alasan agar dana tersebut bisa terfokus untuk mendanai suatu program. Presiden menilai,  dari anggaran riset yang dikeluarkan di setiap kementerian/lembaga yang total keseluruhannya senilai Rp24,9 triliun, tetapi belum tampak hasilnya seperti yang diharapkan.

Menanggapi wacana tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa yang menjadi masalah bukanlah pada anggarannya. Sebab jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia atau Jepang, anggaran riset yang dikeluarkan pemerintah Indonesia masih tergolong kecil.

“Yang menjadi masalah adalah sumber daya manusia yang ditempatkan di semua penelitian dan pengembangan (litbang) pada kementerian atau lembaga itu adalah tenaga-tenaga yang tidak berkompeten dibidangnya, dan hanya menjadikan posisinya tersebut sebagai batu loncatan supaya naik eselon, atau juga untuk orang yang sengaja ditempatkan dilahan yang ‘kering’,” ujar Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, Presiden harus mengetahui hal itu, agar ada satu solusi yang bisa diterapkan terkait permasalahan tersebut. Bambang menyatakan, SDM litbang yang ada disetiap kementerian atau lembaga harus dibenahi,  agar posisinya dapat diisi oleh orang yang betul-betul kompeten dan mempunyai kapabilitas yang tinggi.

“Ini suatu kesalahan besar kalau sampai Presiden mengambil kebijakan yang tidak tepat. Entah siapa yang memberikan masukan kepada Presiden. Akibat kurangnya anggaran dan SDM (litbang) yang buruk, maka semua infrastruktur yang dibangun tidak akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi dan dampak yang besar bagi kepentingan publik,” tandasnya. (dep/sf)