Rapat Kerja Komisi I DPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Kepala Bappenas di skors hingga Rabu (20/10) mendatang. Penundaan rapat kerja dikarenakan adanya perbedaan pandangan anggaran alat utama sistem senjata (alutsista) antara Presiden dengan Menteri.

            "Mudah-mudahan penundaan ini dimanfaatkan Menkeu, Menhan dan Kepala Bapenas untuk berkonsultasi dengan presiden, sehingga presiden bisa mengambil langkah terobosan politik, hingga dana optimalisasi anggaran minimal 2011 untuk kebutuhan modernisasi alutsista dapat terpenuhi," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq (F-PKS) usai mengikuti raker, Senin (18/10).

            Alotnya pembahasan anggaran alutsista antara Komisi I DPR dengan Kemenhan, Kemenkeu, Bappenas, menurut Mahfudz harus dapat disikapi dengan baik.

            "Karena arahan presiden sudah jelas, dan sudah disampaikan pada beberapa forum bahwa pemerintah akan memenuhi anggaran kebutuhan alutsista sebesar 50 triliun. Lalu kenapa di level menteri tidak bisa diterjemahkan dan di eksekusi, ini yang komisi I pertanyakan pada menteri," tandasnya.

Guntur Sasono (F-PD) mengatakan, sekarang ini Komisi I DPR sedang meminta kepada Menkeu supaya bisa memberikan suatu angka. Presiden sudah memberikan suatu angka sebetulnya, yaitu minimal Rp 5 triliun. Tetapi dari Menkeu baru bisa memberikan Rp 2 triliun. Ia berharap pada tahun 2014 bisa mencapai Rp 150 triliun.

“Kita usahakan supaya Minimum Essensial Forces (MEF) ini bisa kita percepat penyelesaiannya dengan suatu kebijakan-kebijakan yang menyeluruh, termasuk kebijakan  keuangan,” ujarnya.

Menurut Guntur, saat ini anggaran alutsista sejumlah Rp 42,5 triliun. Seharusnya, kalau sampai 2014, penambahan anggarannya bisa mencapai Rp 150 triliun untuk pemenuhan MEF dan belum termasuk anggaran lain.

Sekarang masalah kebutuhan alutsista untuk menegakkan kedaulatan bangsa ini, dihadapkan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, masalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

“Kalau kita sih inginnya bisa maksimal, karena pengadaan alutsista ini berkaitan dengan teknik militernya. Nah, kalau nyicil-nyicil terus, maka kita tidak bisa mengejar teknologi negara lain yang sudah melompat,” ungkapnya.

Adapun penambahan tersebut, akan difokuskan penyalurannya pada kebutuhan masing-masing matra, baik darat, laut maupun udara, termasuk kapal selam

            Sementara anggota Enggartiasto Lukito (F-PG) mengatakan bahwa salah satu penyebab belum adanya kesepakatan dalam rapat kerja ini adalah soal mekanisme pengadaan alutsista.

“Misalnya kita butuh 20 kapal, maka kita bikin kontrak 20 kapal tersebut di depan (tidak per tahun) dan kita minta pabriknya itu membuat di Indonesia dengan melibatkan BUMN Industri Pertahanan,” ujarnya di depan ruang rapat Komisi I DPR.

Ternyata, lanjut polikus dari Fraksi Partai Golkar ini, Menteri Keuangan tidak memiliki pandangan yang sama. “Menkeu bertahan, 'oh kami tidak bisa',” tukasnya menirukan ucapan Menkeu Agus Martowardojo dalam rapat kerja yang digelar secara tertutup tersebut.

Kalau ini terjadi, menurut Enggartisto, biarlah masyarakat menilai dan presiden juga diminta untuk mengevaluasi kembali. “Bahwa bukan kita yang tidak mau memenuhi permintaan Bapak Presiden, tapi intern pemerintahan,” sergahnya.

Selain itu, tambah Enggartiasto, terjadi inefisiensi anggaran yang berdampak pemborosan yang dapat dilihat secara umum, sebesar Rp 3-4 triliun, jika saran yang dilontarkannya tersebut tidak dilakoni pemerintah.

“Membeli alutsista itu bukan berdasarkan anggarannya ada atau tidak, tapi berdasarkan apa kebutuhannya dan teknologi jenis apa yang diperlukan,” tandasnya. (da)

Senayan - Rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardoyo akan digelar Senin pagi, pekan depan. Rapat juga mengundang Menhan dan Panglima TNI.

“Ya, rapatnya akan digelar jam 10.00 WIB, Senin pagi,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq melalui pesan singkat yang diterima Jurnalparlemen.com, Jumat (15/10) sore.

Dalam kesempatan sebelumnya, politikus dari Fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa rapat tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak dua pekan lalu. Tapi baru bisa direalisasikan pada pekan depan karena menunggu Menkeu pulang kunjungan kerja dari Amerika Serikat.

Selain Menkeu, Komisi I DPR juga mengundang Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S. Alisjahbana.

Rencananya, rapat kerja tersebut akan membahas sejumlah permasalahan, khususnya mengenai revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan/Badan Usaha Milik Negara Industri Stategis. Termasuk, realisasi peningkatan atau penambahan anggaran untuk alat utama sistem senjata sebanyak Rp 5 miliar dari Rp 45 miliar menjadi Rp 50 miliar, juga kesejahteraan prajurit

Senayan - Anggaran ideal dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk memenuhi Minimum Essensial Forces, seharusnya sebesar Rp 100 triliun. Bila cuma Rp 42,5 triliun hanya untuk membayar gaji dan belanja rutin saja.

“Anggaran untuk alutsista kita, mestinya sudah Rp 100 triliun baru aman. Kalau sekarang ini kan, Rp 42,5 triliun dan mayoritas hanya untuk membayar gaji dan belanja rutin saja,” ujar anggota Komisi I Ramadhan Pohan di sela-sela
rapat kerja Komisi I.

Rapat kerja yang digelar di lantai dua Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/10) tersebut, dihadiri Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang didampingi masing-masing kepala staf, baik AL, AD maupun AU.

“Rp 100 triliun dong, MEF itu Rp 100 trilun. Katanya penting pengawasan dan pengamanan perbatasan, maka harus ada kesepakatan nasional dulu,” tegasnya.

Kesepatakan nasional tersebut, ujar Ramadhan, sangat diperlukan agar tidak ada salah pengertian dan ada kesatuan pandangan mengenai arti penting penguatan pertahanan dan penjagaan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jangan sampai, alutsista dan perbatasan kita perkuat terus tiba-tiba ada LSM yang ngomong, wah ini rakyat masih makan nasi aking, ada ibu membakar anaknya, tapi mendahulukan alutsista. Itu kan melemahkan kawan-kawan yang ada di DPR, akhirnya kita berbalik lagi, berputar-putar lagi,” tukasnya.

Untuk meyakinkan betapa penting peningkatan anggara pertahanan terutama dalam pengeadaan alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit di wilayah perbatasan, anggota Dewan yang bekas jurnalis ini pun menggambarkan pengalamannya.

“Kalau kita lihat di daerah perbatasan, wilayah perbatasan hanya dijaga dengan naungan hanya sebesar satu payung saja, hujan sedikit saja tentaranya sudah terguyur hujan. Setelah itu kita bicara wah kita harus utamakan penjagaan
wilayah perbatasan. Ini kan tidak konsisten, gitu lho,” tandas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini.