Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membuat data base yang lengkap dan akurat di semua bidang Direktorat Jenderal. Data base ini diperlukan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan program yang telah dijalankan di kementerian ini.

            Usulan ini disampaikan anggota dari Fraksi Partai Golkar Ali Wongso Halomoan Sinaga saat rapat dengar pendapat dengan jajaran Eselon I Kementerian PU, Rabu sore (20/10) di gedung DPR.

            Menurut Ali Wongso, data base ini juga diperlukan untuk melihat berapa luas lahan  pertanian di setiap provinsi yang membutuhkan irigasi tetapi krisis airnya dan untuk melihat berapa luas yang diproyeksikan akan diatasi di tahun 2011. Sehingga dengan demikian, jika ada masalah akan tahu dimana masalah yang masih ada untuk diatasi.

Begitu juga dengan Bina Marga, berapa jalan nasional di semua provinsi yang rusak berat dan berapa luas yang bisa dikerjakan di tahun anggaran 2011. “Jadi kita akan tahu berapa ada backlog,” katanya.  Demikian halnya Cipta Karya dapat diketahui dimana terjadinya krisis air bersih dan dimana saja yang sudah tertangani.

            Tentunya, kata Ali Wongso, data base ini bisa bermanfaat untuk penajaman ke depan, sehingga dapat mengoptimasikan kinerja di kementerian PU.

            Senada dengan itu, Malkan Amin memandang perlunya dibuat mapping disetiap direktorat terhadap program-program yang akan dijalankan di kementerian ini.  

            Menurutnya, mapping ini dipakai menjadi pegangan Komisi V dan Pemerintah untuk menjalankan semua program. “Saya kira kalau sudah ada mapping, maka kita harus ada kesepakatan antara Kementerian PU dan Komisi V, bahwa sasaran kita tidak keluar dari mapping itu lagi,” kata Malkan. Harapan Komisi V, dengan dibuatnya mapping tersebut, suatu saat kita akan melihat salah satunya tingkat produktifitas pangan yang berhasil.

            Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Agus Wijanarko mengatakan, kementeriannya telah membuat data base di masing-masing bidang dan telah disampaikan saat rapat kerja dengan Menteri PU beberapa saat yang lalu.

Untuk masalah pengairan, dalam lima tahun mendatang ada peningkatan sebesar  500 ribu ha. Tambahan tersebut untuk 13 provinsi guna mendukung khususnya bagi daerah-daerah provinsi lumbung.

            Agus menambahkan, pada rapat kerja yang lalu, masing-masing dirjen juga telah menyampaikan tidak hanya program 2011,  tapi juga menyampaikan bagaimana potret lima tahun ke depan, sehingga tergambar prioritas-prioritas yang menjadi program kementerian PU.

Namun, kata Agus, jika berdasarkan database, dana yang teralokasi di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional (lima tahun) memerlukan total anggaran sebesar Rp 407 triliun.

Sementara, program dan kegiatan pokok Kementerian PU 2010-1014 berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) sebesar Rp 274,008 triliun. Sedang anggaran tahun 2011 kementeriannya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 56,515 triliun.

            Tingkatkan PPIP

            Pada kesempatan yang sama, beberapa anggota Komisi V DPR mengusulkan agar Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang telah berjalan dengan baik dapat terus dilanjutkan dan ditambah jumlah desanya.

            “Jika program tersebut terbukti efektif kenapa tidak kita perbanyak,” kata Ali Wongso. Dari 78.000 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, kata Ali,  sebetulnya berapa desa yang bisa dioptimalkan mendapatkan program tersebut.

            Anggota Fraksi PPP Epyardi Asda menambahkan, program tersebut sangat dinanti-nanti bagi desa-desa yang sangat membutuhkan. “Kami berharap program tersebut ditingkatkan dan ditambah bukan hanya 2.000 desa seperti sekarang tapi ditambah menjadi 4,000 desa,” katanya.

            Komis V, tambahnya, akan selalu mendukung program-program di Kementerian PU yang terbukti efektif dan memang betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang jauh dari fasilitas infrastruktur. (tt)