Djoni Rolindrawan Nilai Persiapan Arus Mudik Lebaran Sudah Lebih Baik

22-05-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Djoni Rolindrawan, foto : andri/hr

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI Djoni Rolindrawan mengatakan bahwa berdasarkan paparan yang disampaikan institusi pemerintah yang menangani masalah transportasi dan angkutan jalan dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2018, persiapannya sudah cukup bagus. 

 

Menurut Djoni ada peningkatan dalam proses perencanaannya. “Yang saya soroti adalah mengenai dispensasi angkutan laut yang hanya 60 persen. Saya khawatir kalau sampai terjadi overload, walau diberi dispensasi. Sebagai mantan Nakhoda, saya tidak mengenal yang namanya dispensasi, kalau bobot beratnya sekian ton ya sekian ton,” ujar Djoni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

 

Pemberian dispensasi tujuannya baik, oleh sebab itu pelaksanaannya juga harus baik, lanjutnya. “Jangan sampai mengakibatkan korban jiwa. Percuma kalau bisa diangkut tetapi tidak selamat,” ucapnya.

 

Djoni juga meminta agar fasilitas-fasilitas pendukung seperti yang ada pada jalan fungsional Tol Batang-Semarang dapat lebih ditingkatkan. “Tahun lalu masih belum ada pompa bensin permanen, dan jumlah kamar kecil juga harus ditambah oleh pengelola jalan tol, karena masih banyak kekurangan,” ungkap Djoni.

 

“Saya menghimbau kepada masyarakat, demi keamanan dan keselamatan, maka patuhilah rambu-rambu lalulintas dan juga arahan dari petugas Kepolisian yang ada di lapangan,” pungkasnya. (as/sc)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...