Wakil Ketua Komisi DPR RI XI Marwan Cik Asan (kiri) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Pangkep, Sulsel, Senin (28/5/2018). Foto : Hendra/hr

Wakil Ketua Komisi  XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi semangat masyarakat Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dalam mengelola budidaya ikan bandeng. Hal ini pun bermanfaat dalam menekan laju inflasi di Sulsel. Karenanya, ia pun meminta Kabupaten Pangkep ini menjadi klaster binaan Bank Indonesia (BI).

“Kabupaten Pangkep adalah salah satu yang berpotensi dalam pengembangan ikan bandeng. Meski disampaikan ada banyak kendala seperti alam, tanah, air dan pakan bibit dan pemasaran," ujar Marwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Pangkep, Sulsel, Senin (28/5/2018).

Meski demikian, politisi Partai Demokrat ini meminta kepada BI agar Kabupaten Pangkep ini jadi klaster dalam pembinaan BI. “Kita tadi dalam kesimpulan dialog meminta BI agar Pangkep ini jadi klaster dalam pembinaan BI. Mengenai produknya mau bandeng atau udang, ya nanti kami serahkan hasil komunikasi BI dengan masyarakat,” tutur Marwan.

Marwan mengingatkan agar pemilihan produk dalam binaan BI memperhatikan aspek sustainable, artinya bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Produk dipilih atau mendapat pendampingan dari awal sampai akhir ini bisa menjadi gantungan hidup masyarakat paling tidak lima sampai sepuluh tahun mendatang.

“Kita tidak ingin bangun komoditas yang saat ini harganya bagus, tapi tiga tahun berikutnya anjlok. Kita harapkan bagaimana komoditas yang dipilih bisa sustainable dalam jangka panjang,” sambungnya.

Meski demikian, Marwan juga meyakini bahwa jika budi daya ikan bandeng ini dikelola secara maksimal, baik dari segi pengolahan hingga pemasaran akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Kabupaten Pangkep. Hal ini terbukti bahwa budi daya ikan bandeng mampu menekan inflasi yang baik untuk Kabupaten Pangkep dan Sulsel.

Marwan juga mengapresiasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu bekerja secara maksimal di Sulsel. “Kalau koordinasi TPID sudah cukup baik ya. Tapi kita perlu lihat langsung supaya tahu suasana psikolgisnya. Kalau kita turun langsung ke lapangan, kita tahu langsung,” tutup politisi dapil Lampung itu.

Masyarakat yang turut hadir dalam kunker Komisi XI DPR RI dalam rangka pengawasan laju inflasi daerah ini turut mengapresiasi atas perhatian DPR dan dukungannya agar Kabupaten Pangkep menjadi klaster binaan BI. Hal ini cukup bermanfaat banyak bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkep, dengan komoditas bandeng yang mempunyai andil inflasi terbesar, atau 0,46 persen year of year (yoy). (hs/sf)