Pemerintah Diminta Moratorium Izin Penambahan Kapal Di Pelabuhan Ketapang

31-05-2018 / KOMISI V
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dipimpin Sigit Sosiantomo saat meninjau Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi foto : Jaka/mr

 

 

 

Moratorium terkait izin penambahan kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi perlu segera dilakukan pemerintah. Pasalnya, jumlah kapal dengan dermaga yang tersedia sudah overload, akhirnya banyak kapal yang menganggur tidak bisa beroperasi.

 

Menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo, Pelabuhan Ketapang yang memiliki 56 kapal itu dinilai cukup untuk melayani penyeberangan. Tetapi, dengan adanya 3 Dermaga Ferry plus 1 Dermaga Landing Craft Machine (LCM) hanya mampu mengoperasikan 32 kapal dari total 56 kapal.

 

"Jadi masih ada 24 kapal yang antri untuk gantian, padahal kapal beroperasi atau tidak biaya perawatan tetap 60%. Kasihan pengusaha kapalnya, bahkan tadi ada keluhan dari salah satu pengusaha kapal yang banyak merugi dengan kondisi ini,” kata Wakil Ketua Komisi V ini saat meninjau Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Rabu (30/5/2018).

 

Politisi PKS ini menekankan, agar pemerintah tidak lagi menerbitkan izin penambahan kapal baru, cukup mengoptimalkan kapal yang sudah ada. Kami juga mengharapkan adanya penambahan dermaga agar seluruh kapal bisa maksimal beroperasi.

 

“Kita berharap pemerintah segera mengambil kebijakan itu, kemudian jangan berpikir hanya membantu PT. ASDP, tapi perlu juga memikirkan pengusaha kapal di sini,” tegasnya. 

 

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo mengatakan, mengapa hal itu bisa terjadi, padahal DPR telah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Tahun 2015 sebesar Rp1 trilyun kepada ASDP yang dipergunakan untuk pembangunan dermaga di Pelabuhan Merak dan Ketapang Banyuwangi.

 

“Menurut ASDP tadi, saat ini baru dipergunakan sekitar Rp400 milyar, belum digunakan untuk pembangunan dermaga di Pelabuahan Ketapang. Sebenarnya tidak boleh terlalu lama, harus diantisipasi pembangunan dermaga segera 1 atau 2 pasang, uangya menurut saya masih cukup,” ucapnya.

 

Politisi Gerindra ini menegaskan, akan terus mendorong sesegera mungkin dana PMN digunakan untuk pembangunan dermaga baru agar 24 kapal lainnya bias beroperasi. (jk/sc)

BERITA TERKAIT
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...
Terima Audiensi DPRD Sumut, Lokot Nasution: Ini Hajat Hidup Orang Banyak
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution menerima kunjungan dari Komisi D DPRD Sumatera Utara pada...