Jelang Lebaran, Pemerintah Diminta Perhatikan Kesediaan Gas Elpiji 3 kg

31-05-2018 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris, foto : eno/hr

 

 

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menghimbau kepada pemerintah untuk memperhatikan kesediaan gas elpiji 3 kilogram (kg) menjelang lebaran agar tidak terjadi kelangkaan seperti di tahun-tahun sebelumnya.

 

Ia mengatakan menghilangnya gas elpiji bersubsidi di masyarakat, kerap menjadi kontroversial. Pasalnya,  di tingkat penyalur pertama yaitu Pertamina melalui Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) tidak pernah kekurangan stok begitupun di tingkat agen atau pangkalan besar yang menjual gas elpiji kepada masyarakat. Tapi, kerap di tengah masyarakat  baik penjual eceran atau agen kecil sampai pengguna, keberadaan gas elpiji tidak ada atau kosong.

 

“Setiap tahun di Indonesia selalu terjadi kelangkaan gas elpiji, apakah barangnya tidak ada atau tidak tepat sasaran khususnya gas elpiji 3 kilogram untuk masyarakat kurang mampu untuk itu kami mendorong pemerintah dalam mendekati hari raya idul fitri untuk memperhatikan hal ini sebaik-baiknya agar tidak terjadi kelangkaan-kelangkaan seperti sebelumnya,” papar Politsi Partai PAN saat menyampaikan interupsi di Rapat Paripurna DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018). 

 

Perkembangan kebutuhan Riset dan Teknologi (Ristek) di Indonesia, lanjutnya, harus didukung penuh oleh pemerintah karena kebutuhan tersebut dapat menigkatkan daya saing bangsa.

 

“Yang saya tahu pemerintah selalu memotong anggaran untuk dana ristek padahal di negara maju ristek bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Untuk itu kami ingin ada kebijakan fiskal untuk dana ristek yang  harus dipikirkan oleh pemerintah sehingga ristek ini bisa betul-betul meningkatkan daya saingnya,” imbuhnya.

 

Anggota dewan dapil Sulawesi Selatan ini berpendapat, di negara maju seperti Korea dan Jepang kebutuhan ristek sudah mendekati 4.00% berbeda jauh dengan Indonesia yang hanya 0.09%. “Anggaran ristek indonesia hanya 0.09% dan kalau di Jepang dan Korea mendekati 4.00%. Oleh sebab itu ini menjadi catatan penting untuk pemerintah agar meningkatkan daya saing Indonesia di masa yang akan datang,” tandasnya. (tn/sc)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...