Pemerintah Harus Ambil Kebijakan Terpadu Terkait Pengungsi Merapi
Wakil Ketua Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi mengatakan, pemerintah harus mengambil kebijakan yang jelas dan terpadu terkait persoalan pengungsi korban gunung merapi. "Jadi tidak hanya persoalan yang sifatnya sementara,"katanya saat mengadakan kunjungan mendadak ke Tempat Pengungsian Sementara (TPS) Pulung Rejo, Muntilan, Magelang, Sabtu, (13/11).
Pemerintah, terang Yoseph harus melakukan pendataan seluruh pengungsi tanpa terkecuali. "Jangan sampai tidak ada perhatian pemerintah terutama lauk pauk masyarakat,"paparnya.
Dia menambahkan, harus ada perencanaan yang jelas dengan membuat relokasi dan perumahan sementara untuk korban bencana merapi. "Karena tidak mungkin kepala desa berbulan-bulan hanya menangani pengungsi saja,"katanya.
Menurutnya, pemerintah juga harus memperhatikan warga masyarakat yang tidak mengungsi seperti listrik, ternak, dan kebun mereka. Selain itu, papar Yoseph, pemerintah harus lebih logis dalam melakukan audit, yang sifatnya sumbangan sukarela masyarakat memang lebih sulit di lakukan audit. sementara terkait sumbangan lauk pauk dari pemerintah memang harus diaudit secara benar. "Jadi apabila dana sukarela dari masyarakat harus diaudit tentu akan menambah beban kepala desa setempat,"terangnya.
Sementara Kepala desa Pulung Rejo Mochammad Maruf mengatakan, dana sukarela dari donatur sulit sekali diverifikasi. untuk bantuan, sampai sejauh ini belum ada bantuan dari Pemerintah daerah. "Kita para pengungsi membutuhkan sarana dan prasarana untuk para pengungsi seperti MCK,"katanya.
Dia menambahkan, apabila TPS Resmi memang lebih diprioritaskan oleh pemerintah setempat. karena itu, pemda harus lebih memperhatikan TPS yang memang dilakukan secara swadaya karena keadaan darurat ini. "Pengungsi di sini waktu awal-awal berjumlah 2300 orang namun sudah berkurang menjadi 800 orang,"katanya.
Pembersih air
Pada kunjungannya tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR beserta rombongan menyempatkan meninjau truk pengolah air bersih. truk bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut melakukan pengolahan air sungai menjadi air bersih dengan metode empat tahap pembersihan air.
Truk tersebut bertujuan memberikan bantuan air bersih untuk para pengungsi korban merapi di sekitar Posko-posko terdekat. pada kunjungan kali ini, Tim rombongan Komisi V DPR juga menyempatkan meninjau Bandara Adi Sucipto Yogyakarta guna melihat kondisi real bandara tersebut paska ditutupnya bandara selama satu minggu. (si/rn). foto iwan armanias