KPPU Perlu Investigasi Persaingan Harga Semen

18-07-2018 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana foto : Andri/mr

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengevaluasi dan menginvestigasi pesaingan harga semen yang beredar di pasar Indonesia, terutama berkaitan dengan semen dengan perusahaan berasal dari China.

 

“Kita harus cermat dengan beberapa statemen yang dikeluarkan dari pemilik modal semen-semen China tersebut, dimana mereka berniat menguasai industri-industri semen dimanapun,” tandas Azam ketika memimpin RDP dengan Ketua KPPU dan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/07/2018).

 

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, bahwasanya KPPU bisa saja melakukan investigasi, sebab harga yang diberikan pelaku industri semen China dianggap tidak wajar. Dalam artian harga jual dan cost produksi tidak normal. Serta tidak ada kesepakatan harga minimum antara pelaku usaha yang sudah ada, dengan pelaku usaha dari China yang baru.

 

Walaupun tidak ada pelapor, Azam menilai KPPU berwenang untuk melakukan investigasi bila melihat adanya persaingan yang tidak sehat seperti ini. Kalau tidak segera diselesaikan,  akan berbahaya bagi industri semen di Indonesia.

 

“Perusahaan semen asal China tersebut investasinya disubsidi oleh pemerintah. Bunganya disubsidi oleh pemerintah, bahan baku juga sama disubsidi juga, cuma Sumber daya manusia (SDM) yang berbeda,” jelas Azam.

 

Dalam beberapa investigasi yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha, bahwa SDM yang bekerja di perusahaan semen China tersebut mendapatkan honor di bawah standar, serta status mereka tidak jelas. Sangat berbeda dengan yang didapat dari perusahaan semen lokal yang sudah ada sebelumnya.

 

“Silakan KPPU berkomunikasi dengan Asosiasi Semen Indonesia. Sebab semen ini kan sudah bebas, distribusinya bebas, penjualannya bebas. Tetapi ada hal baru sekarang, yaitu industri asing yang menjual di bawah harga standar,” pungkas Politisi dapil Jawa Timur ini. (es/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...