Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon foto : Kresno/mr

Indonesia - Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), untuk pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta, 23-24 Juli 2018. Forum ini merupakan inisiatif sekaligus terobosan penting diplomasi parlemen untuk mendukung kepentingan Indonesia di tengah-tengah negara tetangga di Kawasan Pasifik.

Demikian disampaikan Ketua Tim Diplomasi Parlemen Indonesia yang juga Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dalam pembukaan IPPP 2018, di Jakarta, Senin (23/7/2018). IPPP 2018 mengusung tema ‘Human Development and Maritime Sustainability’ dan dihadiri oleh 14 negara di Kawasan Pasifik. Fadli menjadi ketua sidang pertama didampingi Ketua Parlemen Fiji Dr. Jiko Luveni.

Fadli menjelaskan, meski secara geografis berdekatan, berada di tengah lautan yang sama, selain kerja sama bilateral, selama ini Indonesia belum memiliki forum khusus dalam berhubungan dengan negara-negara Pasifik yang bertetangga langsung.

Kerja sama parlemen dengan negara-negara Pasifik hanya melalui perantara sejumlah forum internasional dan regional, seperti (Inter-Parliamentary Union) IPU, ataupun Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF). Namun, forum tersebut  terlalu luas, dan anggotanya terlalu banyak, sementara kebutuhan kerja sama antara Indonesia dengan sejumlah negara Pasifik sangat spesifik.

Itu sebabnya, politisi Partai Gerindra itu menilai IPPP merupakan sebuah terobosan penting. Mengingat negara-negara Pasifik umumnya menganut sistem parlementer, tentu diplomasi parlemen perlu mengambil peranan penting di dalamnya. Jadi, bukan tanpa alasan ketika inisiatif lahirnya forum ini berasal dari DPR RI.

Indonesia menganggap negara-negara Pasifik sebagai mitra penting, bukan hanya karena kedekatan geografis, tetapi juga dalam hal potensi yang dimiliki bersama untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari 14 negara yang hadir, semua negara sepakat lautan tak seharusnya dijadikan tembok pemisah, melainkan seharusnya dijadikan alat pemersatu. Indonesia, bersama dengan tetangga-tetangganya di Pasifik, merupakan satu benua biru, sebuah benua maritim. Itu sebabnya tema pembangunan manusia dan maritim dijadikan tema IPPP. Bagaimanapun, perekonomian Indonesia dan negara-negara Pasifik memang sangat terikat dan tergantung pada ‘Blue Economy’.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki potensi ekonomi dan sumber daya laut yang tak tertandingi. Namun, potensi tersebut juga datang dengan tantangan, seperti perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, meningkatnya limbah plastik, yang semuanya perlu diatasi. Semua negara Pasifik yang hadir berpandangan  masalah-masalah tadi akan lebih mudah diatasi jika ada kemitraan di kawasan,” terang Fadli.

Fadli menambahkan, hampir semua delegasi dari negara yang hadir menyampaikan forum ini sebenarnya terlambat. Artinya, sebagai negara besar, Indonesia seharusnya sudah sejak lama menjadi inisiator forum kerja sama seperti ini. Semua negara sebenarnya sudah lama memimpikan ada forum kerja sama semacam ini dengan Indonesia, yang mereka sebut sebagai ‘kakak’.

“Mewakili DPR, saya merasa senang sekali atas pujian tersebut. Apalagi, pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, sangat antusias dan berterima kasih atas inisiatif DPR ini,” papar Fadli.

Ia pun berharap, forum ini tak berhenti hanya di sini, di level strategis semata. Forum ini harus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang dan ditindaklanjuti oleh berbagai kerja sama yang lebih teknis.

“Sekali lagi, ini adalah sumbangan diplomasi parlemen untuk mendukung kepentingan diplomasi Indonesia di tengah-tengah negara Pasifik yang bertetangga,” tandas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu. (ann/sf)