Komisi XI DPR menyesalkan audiensi dengan Serikat Pekerja BCA Bersatu tidak memberikan masukan terkait persoalan di dunia perbankan khususnya persoalan di BCA.

Hal tersebut terungkap saat Komisi XI DPR mengadakan RDPU atau audiensi dengan sekitar 30 orang SP BCA Bersatu, yang dipimpin oleh Sekretaris Umum SP BCA Bersatu Puji Rahmat, yang dipimpin oleh wakil Ketua Komisi XI DPR Achasanul Qosasi di Gedung Nusantara I, Senin, (23/11).

Andi Rahmat (F-PD) mengatakan, ini merupakan rumah rakyat tujuan mengadakan pertemuan yaitu untuk menggali informasi dari masyarakat bukan sebaliknya. karena itu, dirinya mengharapkan SP BCA dapat memberikan informasi terkait persoalan perbankan, "Saya senang sekaligus kecewa dengan pertemuan ini karena kita tidak mendengarkan persoalan yang substansif terkait dunia perbankan,'katanya.

Vera Febyanthy dari Partai Demokrat mengaku awalnya berpikir bahwa ada pergerakan dari para karyawan namun ternyata ini hanya silahturahmi semata. "Saya pikir ketika mengadakan pertemuan dengan SP BCA kita dapat mengetahui persoalan di tubuh BCA,"katanya.

Dia menambahkan, biasanya jadwal DPR sangat padat dan kita telah mengkhususkan mengadakan pertemuan untuk mendengarkan masukan dari SP BCA. "Harusnya mereka membawa agenda penting yang bersifat nasional,"paparnya.

Indah Kurnia dari PDIP mengaku cukup terkejut adanya permintaan SP BCA untuk mengadakan audiensi dengan Komisi XI DPR. "awalnya surprise kenapa BCA di spesialkan ,dan seperti kita tahu, karena padatnya jadwal DPR maka ada beberapa pertemuan yang dijadwalkan belum sempat bertatap muka,tetapi kita memprioritaskan bertatap muka dengan SP BCA,"terangnya.

Akhirnya karena dibujuk oleh seluruh anggota Komisi XI DPR, Dewan Penasihat SP BCA Bersatu Adrianus mengungkapkan, terdapat persoalan krusial di BCA, yaitu terkait Proses investasi BCA paska reformasi. terlihat, awalnya 99 persen saham milik pemerintah kini telah beralih kepemilikannya. "Ini membuka peluang majority ownership yang dapat menekan para karyawan,"terangnya.

Menurut Adrianus, dana yang dikelola BCA sangat besar dengan total aset 300 Triliun. karena itu, harus diawasi oleh lembaga pemerintah yang berwenang. "Kita melihat ini masih kurang pengawasan dan terlihat ada ketimpangan sistem pengawasan terhadap BCA,"katanya.

Dia menambahkan, apabila terjadi gonjang ganjing nantinya tentu akan berdampak kepada perekonomian Indonesia. "secara tertulis mungkin akan kita susun segera, jika diundang lagi mungkin kita akan siap,"katanya.(si)