Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung mengatakan akan mendukung upaya pemerintah dan PT. Inalum (Persero) untuk melanjutkan poses divestasi saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen. Ia mengingatkan agar pemerintah menggunakan upaya yang tidak merugikan Indonesia.

“Sebagai bangsa saya tetap mendukung upaya pemerintah, dan PT. Freeport ini harus kita yang menguasai. Kita berharap upayanya elegan agar apa yang di khawatirkan selama ini tidak terjadi,” ujar Tamsil dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT. Inalum (Persero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini berharap ada perspektif-perspektif lain dan plan B yang tetap harus dipersiapkan. Sebab sudah beberapa kali pembicaraan dan negosiasi seperti ini selalu mengalami kegagalan.

“Terasa sekali PT. Freeport ini menjadi anak emas. Kita gampang sekali merubah peraturan-peraturan yang dibuat untuk menyesuaikan dengan keinginan PT. Freeport. Saya paham, tentu saja Pak Dirjen selalu berusaha membuat yang terbaik untuk Indonesia, walaupun dalam tekanan yang luar biasa,” tambah Tamsil.

Dalam RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali itu, rapat menyepakati tiga poin yang tertuang dalam kesimpulan rapat: Pertama Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Dirut PT. Inalum tentang divestasi saham PT. Freeport Indonesia dan akan melakukan pendalaman lebih lanjut dalam Rapat Panitia Kerja Freeport.

Kedua, Komisi VII DPR RI mendukung upaya pemerintah dan PT. Inalum (Persero) untuk melanjutkan proses divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebesar 51 persen berdasarkan kepentingan bangsa Indonesia dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan ketiga, Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Direktur PT. Inalum (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI yang disampaikan paling lambat tanggal 30 Juli 2018. (es/sf)