Petani Kakao saat ini kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan, karena buah kakao tersebut diserang eleh hama busuk buah. Demikian yang dikatakan Anggota Komisi  IV DPR-RI I Made Urip keterangan ini disampaikan pada saat Raker dengan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Suswono, rapat dilakukan di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu(24/11) malam.

Anggota Komisi IV DPR I Made Urip juga mwnambahkan bahwa, petani kakau saat ini memang betul-betul sangat merana, mengingat selama ini para petani kakau tidak pernah mendapat perhatian, maka dari itu sudah saatny pemerintah memperhatikan para petani kakao.

Imade Urip juga meminta kepada pemerintah untuk tidak mengurangi anggaran petani kakao, dan apabila hal ini dilakukan pengurangan anggaran untuk petani kakao akan membuat para petani kakao lebih merana dan menderita lagi.

Dia meminta kepada pemerintah agar tidak terlalu fokus terhadap salah satu masalah saja, semua seharusnya juga mendapat perhatian yang sama, jadi tidak ada lagi terfokus terhadap satu daerah saja berikanlah mana basis-basis petani kakao, bekan saja di daerah Sulawesi saja akan tetapi harus merata keseluruh wilayah Indosenia.

I Made Urip juga menyoroti masalah pengalihan bantuan pupuk dan benih  dari PSO ke KL ini kan dulu sudah pernah menjadi masalah karena kendala dilapangan sangat luar biasa, jadi banyak daerah-daerah yang menolak karena tendernya ada di daerah, maka daerah-daerah takut untuk melaksanakan ini, dan hal ini tetap dilaksanakan dengan cara PSO Badan Usaha Milik Negara, separti Syang Yang Sri, Pertani maupun berdikari, ujar Made Urip.

Sementara itu Menteri Pertanian Suswono juga mengatakan bahwa, ada tambahan untuk Gerhan Revitalisasi Kakao sebesar satu triliun rupiah dan termasuk hibah  Secon Kennedy Round (SKR) sebesar Rp. 25 milyar, serta tambahan PNBP Rp.1,75 milyar. Pagu sementara tersebut sudah dibahas juga dengan Komisi IV DPR pada Raker tanggal 15 Juli 2010.

Menteri Pertanian Suswono juga menambahkan bahwa berdasarkan rancangan program dan kegiatan 2011 yang kami usulkan, terdapat beberapa kegiatan penting yang belum ditampung dalam pagu definitif tersebut, karena alokasi BLBU dan BLP yang semula diusulkan PSO ternyata dikembalikan dalam alokasi K/L kementerian pertanian. Untuk solusinya, diusulkan kegiatan-kegiatan tersebut nantinya diambilkan dari anggaran subsidi pupuk yang diperoleh akibat pengurangan jumlah pupuk bersubsidi yang diperhitungkan sekitar 1 triliun rupiah.

Suswono juga mengemukakan, bahwa sesuai dengan hasil Rapat kerja yang lalu, kegiatan-kegiatan yang perlu dianggarkan, antara lain Sarana Pemulihan Lahan, Unit Pengolahan Pupuk Organik, alat PH tanah, Rice Transplanter, Mesin Pengering Tenaga Surya (MPTS), dan beberapa kegiatan spesifek. Sudah barang tentu tidak semua kegiatan mendapat alokasi pada anggaran ini dikarenakan berasal dari anggaran subsidi, sehingga kemungkinannya pelaksanaannya melalui PSO. (Spy).Foto:doeh/parle/DS.