Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa foto : Naefuroji/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meyakini bahwa kebijakan pemekaran wilayah di masa lalu bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Provinsi Banten yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, yang memiliki potensi sumber daya alam cukup melimpah, pusat industri bahan baku kimia juga pabrik-pabrik dengan serapan tenaga kerja cukup tinggi.

Hal tersebut diungkapkannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan Perwakilan Wilayah Provinsi Banten, di Serang, Banten, Senin (30/7/2018).

“Jika perputaran uang secara riil terjadi di daerah-daerah dan tidak menumpuk di pusat seperti saat ini, maka ini akan berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah dan terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas,” imbuh Agun.

Politisi Partai Golkar ini juga menekankan bahwa pengalokasian berbagai pembangunan infrastruktur dan distribusi keuangan ke daerah harus dibuatkan konsep yang matang untuk mencegah terjadinya praktek korupsi di daerah-daerah.

“Saat ini kasus-kasus korupsi yang merajalela di daerah dijadikan alasan oleh pemerintah pusat untuk kembali mengambil alih kewenangan pemerintah daerah. Misalnya pendidikan SMA dan SMK yang tadinya dikelola pemerintah kabupaten/kota, saat ini sudah kembali ditarik kembali menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ungkap Agun.

Mantan Pimpinan Komisi II DPR RI yang juga pernah membidani lahirnya pemekaran beberapa provinsi baru ini menengarai ada upaya membangun isu-isu bahwa pemekaran wilayah itu gagal. Tolak ukurnya adalah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa kepala daerah.

“Hal seperti ini perlu diwaspadai dan diluruskan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Banten salah satu wilayah pemekaran yang mengalami perkembangan cukup pesat dan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya,” tandas Agun.

Legislator dapil Jawa Barat X ini juga mendorong  Badan Pengawas Keuangan dan  Pembangunan (BPKP) terus membuat program yang lebih aplikatif dan mudah diterapkan di desa. Banyaknya aturan-aturan dari pusat yang tujuan awalnya mengawal penggunaan Dana Desa pada sisi lain justru membuat para kepala desa khawatir dan enggan menggunakan Dana Desa.

“Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dijelaskan secara gamblang kepada para aparatur desa, agar mereka bisa bekerja secara profesional dan tidak lagi khawatir adanya kesalahan-kesalahan akuntansi mendasar,” pinta Agun.

Di lain pihak, Kepala BPKP Perwakilan Banten Bonardo Hutauruk menjelaskan peran BPKP dalam mengawal penerimaan dan penggunaan anggaran daerah, membuat aplikasi sesuai kebutuhan dengan bimbingan teknis serta asistensi pemeriksaan pajak salah satunya di Kabupaten Tangerang.

“Kami juga melakukan probity audit atas pengadaan barang dan jasa strategis yang beresiko tinggi. Semua ini bagian dari upaya kami mencegah terjadinya praktik korupsi di Banten,” pungkas Bonardo. (oji/sf)