BUMN Perbankan Seharusnya Jadi Agen Pembangunan

20-08-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mustofa Assegaf foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mustofa Assegaf mengkritisi kinerja BUMN Perbankan yang dirasa kurang berpihak kepada perusahaan-perusahaan kecil. BUMN Perbankan tugasnya tidak hanya mencari keuntungan semata, melainkan juga sebagai agen pembangunan atau agent of development. BUMN juga memiliki tugas meningkatkan perusahaan kecil menjadi perusahaan menengah, dan mendorong usaha ekonomi menengah menjadi besar dan seterusnya.

 

Kritik tersebut dilontarkan Mustofa saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Deputi Kementerian BUMN yang juga dihadiri oleh para Direktur Utama BUMN Perbankan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

 

“Bapak-bapak harus berusaha bagaimana menekan  biaya-biaya yang seharusnya tidak keluar sehingga dana yang dipinjamkan itu bisa murah dan terjangkau bagi rakyat, apalagi disaat kondisi perekonomian sedang terpuruk seperti ini,” tegas Mustofa.

 

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pemilihan konsumen juga penting. Jangan hanya berpihak kepada kelompok-kelompok atas atau konglomerat kapitalis, yang notabene tanpa bantuan perbankan pun mereka tetap bisa berkembang dengan baik.

 

Ia mencontohkan penyaluran kredit terhadap usaha infrastruktur yang luar biasa besarnya. Bila dikatakan itu adalah anjuran pemerintah, Mustofa mengingatkan bahwasanya para direktur perbankan adalah seorang professional yang memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab profesionalisme.

 

“Kalau ada usulan-usulan pemerintah untuk melakukan pembiayaan terhadap BUMN yang mana ini project-nya tidak visible, harusnya ditolak. Minta yang lebih visible dan lebih bermanfaat bagi rakyat,” saran politisi dapil Jatim itu.

 

Mustofa menganalogikan bila Rp1 triliun itu bisa dirasakan oleh seribu orang dan adalagi dana Rp1 triliun yang bisa dirasakan oleh dua juta orang. Sebagai orang professional, ia meminta para dirut BUMN Perbankan untuk berbicara dan berdiskusi dahulu kepada pemerintah sebelum mengambil kebijakan demi kesejahteraan masyarakat luas. (es/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...