Anggota Komisi VII DPR RI Firmandez (kiri) saat meninjau KJA bersama Tim Kunker Komisi V DPR RI di Danau Toba, Samosir foto : Ayu/mr

Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menggandeng lembaga riset independen, guna meneliti dugaan pencemaran lingkungan di Danau Toba, Sumatera Utara, yang setiap tahun mematikan ribuan ton ikan yang ada di danau tersebut.

“Komisi VII DPR RI sengaja mengadakan kunjungan kerja ke Danau Toba ini untuk memastikan dugaan adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Keramba Jaring Apung (KJA) yang paling banyak dimiliki oleh PT. Aquafarm Nusantara,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Firmandez saat meninjau KJA bersama Tim Kunker Komisi V DPR RI di Danau Toba, Samosir, Sumatera Utara, Kamis (23/8/2018).

Sebagaimana diketahui, lanjut politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, hampir setiap tahun ribuan ton ikan mati di danau tersebut. Bahkan pada tahun 2015 silam menjadi puncaknya mati massal ikan di danau tersebut.

Kondisi tersebut tentu sangat meresahkan masyarakat sekitar yang notabene mencari nafkah atau penghasilan sebagai nelayan. Tidak hanya itu, pencemaran lingkungan di Danau Toba juga merusak pariwisata danau terbesar di dunia itu. Air danau menjadi tidak jernih lagi, bahkan bisa menyebabkan gatal-gatal pada kulit.

“Tadi kami sempat meninjau laboratorium yang dimiliki oleh PT. Aquafarm. Mereka menjelaskan selalu meneliti kondisi air danau dan membuat laporannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan mereka juga mengatakan beberapa kali mendapatkan sertifikat dari luar negeri,” papar Firmandez.

Meski demikian, tambahnya, pemerintah tentu tidak boleh langsung percaya pada perusahaan asing yang telah belasan tahun beroperasi di Danau Toba tersebut. Pemerintah, dalam hal ini KLHK, perlu meneliti sendiri bahkan menggandeng lembaga-lembaga riset independen untuk membantu menjawab adanya pencemaran lingkungan. “Kami akan terus mendorong agar hal itu segera dilakukan oleh KLHK,” tegasnya. (ayu/sf)