Anggota Komisi II DPR RI Amirul Tamim (F-PPP)/Foto:Kresno/Iw

Anggota Komisi II DPR RI Amirul Tamim menyoroti kecilnya honor yang diterima oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun kecilnya honor ini berbanding terbalik dengan resiko yang mungkin akan mereka dapatkan dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu.

“Ini saya kira kalau kita abaikan maka kemungkinan besar Pemilu 2019, kita akan sulit mendapatkan petugas KPPS yang berintegritas,” tegas Amir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Dukcapil, KPU dan Bawaslu di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2018).

Ia meminta Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak mengabaikan faktor non teknis seperti ini demi kelancaran Pemilu. Berdasarkan pengalaman, kondisi seperti inilah yang memberi ruang terjadinya manipulasi hasil penghitungan suara.

KPU juga diminta untuk mencermati peran camat dan kepala desa yang berperan menginventarisir dan memaksakan serta memberi janji janji kepada calon petugas KPPS agar mau menjadi petugas KPPS.

Politisi PPP ini juga mengusulkan adanya asuransi dan jaminan kesehatan kepada petugas KPPS. Ia menceritakan bahwasanya pada Pemilu 2014 lalu, ada anggota KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan akibat proses yang panjang mulai dari persiapan hingga rekapitulasi suara.

“Mereka mulai bekerja menyiapkan TPS sejak tiga hari sebelum pencoblosan, hari H, kemudian rekapitulasi bahkan sampai subuh, terlebih lagi bila cuaca tidak mendukung,” pungkas politisi dapil Sulawesi tenggara ini. (es/sf)