Legislator Minta LAN Serius Bina Pusdiklat DPR

05-09-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat Rapat Dengar Pendapat (RDT) dengan LAN dan Ombudsman RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9/2018). Foto : Oji/Man

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk lebih serius membina Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sekterariat Jenderal dan Badan Keahlian (Setjen dan BK) DPR RI agar lebih berkembang. Karena Pusdiklat DPR RI sendiri merupakan binaan langsung dari LAN.

 

“Menurut saya, pembinaan nantinya juga harus diperluas. Bukan hanya untuk membina PNS, tetapi juga terhadap para staf di Kesekretariatan Anggota DPR, Komisi maupun Tenaga Ahli agar lebih disiplin,” terang Herman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDT) dengan LAN dan Ombudsman RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9/2018).

 

Legislator Partai Demokrat ini menilai pentingnya pelatihan tentang kedisiplinan. Mengingat disiplin merupakan salah satu kunci dari kesuksesan ketatanegaraan. “Kalau di Pusdiklat DPR, anggarannya sudah ada. Tinggal bagaimana penguatan kelembagaan, kemudian akreditasi dan program-program yang harus terus mendapat dukungan dari LAN. Pusdiklat ini harus menjadi prioritas utama,” pinta politisi dapil Jawa Barat ini.

 

Pada kesempatan ini, Komisi II DPR RI juga mendengarkan penyampaian Pagu Anggaran LAN tahun 2019 sebesar Rp319 miliar. Terhadap pagu anggaran tersebut, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara lebih mendalam pada rapat-rapat selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN tahun 2019.

 

Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran LAN tahun 2019 sebesar Rp17 miliar. Komisi II DPR RI akan meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran tersebut dalam pembahasan di Banggar. (es/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...