Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha berjabat tangan dengan Panglima TNI. Foto: Geraldi/od

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menyampaikan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib meningkatkan anggaran pertahanan untuk menyesuaikan dengan Minimum Essential Force (MEF) mereka. Sejauh ini diketahui bahwa anggaran untuk pertahanan kecenderungannya adalah tidak pernah mencapai MEF.

“Untuk MEF, setiap tahun membutuhkan anggaran sebesar Rp 215 triliun, sementara pagu yang disepakati oleh Kementerian Keuangan itu sebesar Rp 106 triliun, walaupun ada adjusment menjadi Rp 107 triliun. Jadi kita masih harus mengorbankan beberapa komponen agar tetap mencapai MEF,” ujarnya, usai rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9/2018).

Politisi Partai Golkar tersebut menyampaikan, bahwa selama ini kisaran MEF pada setiap kesatuan baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, maupun TNI Angkatan Udara itu hanya berkisar 60 persen dan masih jauh dari harapan. Maka dari itu, ia meminta pemerintah untuk meninjau standar daripada MEF tersebut. 

“Kita meminta untuk meninjau kembali standar daripada minimum essential force tersebut. Apakah itu ukuran yang realistis atau tidak. Karena selama ini tidak pernah bisa tercapai,” tuturnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah dapat terus meningkatkan atau mengaktifkan kembali kegiatan industri bidang pertahanan dalam negeri. Hal ini menurutnya merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak MEF.

“Kita juga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan industri pertahanan dalam negeri, karena hal ini dapat mendongkrak persentase minimum essential force itu sendiri,” tegas politisi dapil Jawa Timur itu.

Patut diketahui, MEF atau kekuatan pokok minimum dicanangkan pertama kali tahun 2007 merupakan proses untuk modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) Indonesia. MEF dibagi ke dalam tiga rencana strategis hingga tahun 2024. (eps/sf)*