Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Provinsi Bali. Foto: Azka/od

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Bali, guna menggali masukan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Bali dipilih menjadi tujuan kunspek karena di Pulau Dewata ini cukup banyak kasus gugatan kepemilikan tanah.

Pertemuan digelar di Rektorat Universitas Udayana, Bali, Jumat (07/9/2018), dengan menghadirkan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana (Unud) I Gusti Bagus Wiksuana, Wakil Rektor Bidang Akademik Unud I Nyoman Gde Antara, Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Budi Situmorang, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Bali Rudi Rubijaya.

Mardani mengatakan, RUU Pertanahan ini sebagai komplementasi untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana undang-undang ini secara umum sudah mengatur perkara tentang agraria.

Politisi F-PKS ini menambahkan, ada tiga masalah yang menjadi sorotan dalam pembahasan RUU ini, yaitu sengketa tanah yang masih cukup banyak, banyak tanah terlantar yang tidak bisa dimanfaatkan karena proses hukum yang panjang, dan permasalahan di bank tanah.

“Makin lama masyarakat makin berkembang. Aktivitas semakin banyak. Kita perlu memastikan ada bank tanah yang nanti bisa digunakan untuk kepentingan publik, bahwa ini memang milik kita bersama, dan bukan cuma milik perorangan yang bernilai ekonomis,”kata Mardani usai pertemuan.

Ia mengusulkan ada solusi dari perwujudan Pengadilan Pertanahan, tetapi pemerintah belum menganggap ini ide yang fundamental. Mereka menginginkan tetap di rezim Peradilan Pidana atau Perdata yang ada, tetapi dengan memberikan beberapa peradilan khusus dalam proses peradilannya.

“Ini masih proses yang perlu kita bahas. Kami berharap undang-undang ini bisa selesai pada periode ini dan memberikan hadiah bagi masyarakat tentang kepastian atas tanah, kemudahan atas tanah, dan kemanfaatan atas tanah itu sendiri,” tutup Politisi dapil Jawa Barat itu. (azk/sf)*