Anggota Komisi IX DPR RI RI Ribka Tjiptaning.Foto: Andri/jk

Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning geram dengan ulah para pembantu Presiden yang tidak serius menangani program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pasalnya defisit pada arus kas BPJS Kesehatan mencapai Rp 16,5 triliun. Tentunya ini menghambat program KIS yang menjadi unggulan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Secara tegas Ribka mengusulkan agar Pemerintah menggelar sidang kabinet khusus untuk mengatasi permasalahan defisit BPJS Kesehatan ini.

“Perlu ada sidang kabinet khusus tentang BPJS Kesehatan. Harus berani ngomong di situ, leading sector-nya Menteri Kesehatan, didukung oleh Menteri Keuangan,” tegas Ribka saat Rapat Kerja dengan Dirut BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan Ketua DJSN yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Menurut Ribka, untuk mengatasi defisit anggaran tersebut, BPJS Kesehatan harus segera mengambil langkah nyata dan konkret. “Usulan konkret saja, Komisi IX nanti bikin surat khusus saja ke Presiden Jokowi. Karena saya sudah sering sampaikan ke saudara Menteri Kesehatan. Usulnya, ini kan BPJS program unggulan Pemerintah Jokowi,” tandas Ribka. 

Ia menambahkan, jangan sampai pemberian KIS kepada rakyat oleh pemerintah sia-sia, karena para penyelenggara program tidak serius menjalankan program unggulan Pemerintahan Joko Widodo. Berdasarkan temuannya, banyak pasien yang membawa KIS ke rumah sakit, namun ditolak karena tidak ada dokter ataupun obat yang tersedia.

“Percuma Jokowi bagi-bagi KIS ke mana-mana, tapi KIS tak laku di rumah sakit. Tak dilayani sama dokter, karena dokternya tak bisa dibayar, obatnya tak ada. Jadi KIS yang diberikan Jokowi itu tak laku. Percuma,” sesal politisi Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini. 

Bagi Ribka urusan kesehatan sangat penting, mengingat BPJS Kesehatan berkaitan langsung dengan hajat rakyat. “Ini urusan rakyat, jangan main-main. Kita enggak mau bolak-balik rapat dan dengar ada rumah sakit yang belum dibayar," cetus Ribka.

Ia juga menyoroti masalah birokrasi dalam tubuh BPJS Kesehatan yang sangat berbelit-belit, membuat pusing warga. Rakyat sudah pusing dengan masalah penyakit ditambah lagi dengan birokrasi yang berbelit-belit, tentu menambah derita rakyat. “Bagaimana solusinya? Harus ada rapat khusus, supaya enggak salah-salahan di kabinet sana,” ungkapnya. 

Defisit BPJS Kesehatan telah menghambat proses penggunaan KIS. Ribka mencurigai adanya menteri yang ingin menghambat program Jokowi. Ia meminta kepada pihak yang terkait dana anggaran BPJS Kesehatan untuk segera merumuskan solusi jangka panjang mengatasi defisit. Karena temuannya itulah, ia curiga ada menteri yang berniat untuk menghambat jalannya program Jokowi.

“Jangan-jangan ada menteri yang ingin menggagalkan Presiden Jokowi. Karena Pak Jokowi ini sudah blusukan ke mana-mana dengan memberikan KIS,” pungkas Anggota Dewan daerah pemilihan Jawa Barat itu. (eko/sf)