Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian

18-09-2018 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto bersalamana dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto usai melakukan rapat kerja.Foto :Runi/rni

 

 

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp 3,589 triliun untuk disinkronisasi di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto selaku pimpinan Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menjelaskan, pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk 9 program.

 

Program itu meliputi program dukungan manajeman Kemenperin sebesar Rp269,589 miliar, program penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro sebesar Rp121,632 miliar, program penumbuhan dan pengembangan industri kimia, farmasi dan tekstil sebesar Rp123,079 miliar, program penumbuhan dan pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika sebesar Rp126 miliar.

 

Kemudian, program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka sebesar Rp379 miliar, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenperin Rp45 miliar, program pengembangan teknologi dan kebijakan industri sebesar Rp721 miliar, program peningkatan ketahanan, pengembangan perwakilan industri dan akses industri internasional sebesar Rp107 miliar, dan terakhir unutk program pengembangan SM industri sebesar Rp1,694 triliun.

 

Kemudian, dilanjutkan politisi Partai Golkar itu, pihaknya juga menerima usulan tambahan anggaran sebesar Rp434,500 miliar. “Usulan tambahan tersebut, dialokasikan untuk pengelolaan, kampanye serta promosi program kerja Inisiatif Making Indonesia 4.0,” tutur politisi dapil Jawa Tengah VIII itu.

 

Terakhir, pihaknya juga menyetujui usulan realokasi anggaran Kemenperin tahun 2018 dari alokasi pembangunan politeknik di Kawawasan Industri Batulicin dan Kawasan Industri Dumai serta beberapa anggaran kegiatan sebesar Rp53,900 miliar.

 

“Alokasi anggaran itu guna mendukung implementasi Making Indonesia 4.0 dan pengembangan kawasan industri di Teluk Bintuni melalui skema kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui kegiatan tata kelola KINAS dan Implementasi Inisiatif Making Indonesia 4.0,” imbuhnya.

 

Kemudian, pengadaan peralatan Function Textile berbasis Industry 4.0 di Politeknik STT Bandung, Penyusunan Final Business Case (FBC) Kawasan INdustri Teluk Bintuni, Pengembangan Show Case Food & Beverage Digital Plant berbasis Industry 4.0 dan Scoping study Industri 4.0. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...