KOMISI VI DPR TINJAU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

06-03-2009 / KOMISI VI
Pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2008-2009 Komisi VI DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tanggal 10 sampai dengan 14 Maret 2009. Tim Kunker Komisi VI DPR RI ke Provinsi DIY terdiri dari 24 orang anggota, dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI Totok Daryanto (F-PAN) didampingi sejumlah anggota lintas fraksi, yaitu Agus Hermanto (F-PD), Lili Asdjudiredja (F-PG), GBPH. H. Joyokusumo (F-PG), Marzuki Achmad (F-PG), Djoko Poerwongemboro (F-PG), Adi Putra Darmawan Tahir (F-PG), Nusron Wahid (F-PG), Soekardjo Hardjosoewirjo (F-PDIP), Hasto Kristiyanto (F-PDIP), Iman Soeroso (F-PDIP), Aria Bima (F-PDIP), Suwignyo (F-PDIP), Sa’adun Syibromalisi (F-PPP), Zainut Tauhid Sa’adi (F-PPP), Jhonny Allen Marbun (F-PD), Nurhayati Ali Assegaff (F-PD), Mardiana Indraswati (F-PAN), Zulkifli Halim (F-PAN), Cecep Syarifuddin (F-KB), Saidah Sakwan (F-KB), Bisri Romli (F-KB), Andi Salahuddin (F-PKS) dan Najiyulloh (F-PKS) . Tim Kunker pada hari pertama di DIY akan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi DIY beserta jajarannya disertai instansi terkait (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta BKPMD) dan Kadinda membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Komisi VI DPR. Dalam rangkaian agenda Kunker, Tim Komisi VI DPR RI juga ingin mendapatkan masukan-masukan dari Perbankan (Bank Indonesia Provinsi, PT. BRI, PT. BNI, PT. Bank Mandiri, PT. BTN dan PT. Bank Bukopin) Cabang Provinsi DIY terkait dengan masalah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Selama di DIY, Tim Kunker Komisi VI DPR RI juga akan melakukan peninjauan ke Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu Kerajinan Perak, Kulit Tas dan Dompet di Purbayan Yogyakarta. Maksud dan tujuan Kunker Komisi VI DPR RI ke Provinsi DIY adalah ingin mendapatkan masukkan-masukkan dan aspirasi yang berkembang dari pemerintah dan masyarakat Provinsi DIY. Masukkan-masukkan tersebut akan ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Presiden yang diwakili oleh Menteri-menteri terkait untuk mencari solusi yang terbaik, khususnya di bidang Perdagangan, Perindustrian, BUMN, Koperasi dan UKM, dan Investasi. (iw)
BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...