Dalam kunjungan kerja ke Makorem TNI AD di Mataram Nusa Tenggara Barat Selasa (21/12), Tim Kunker komisi I DPR RI mendapat penjelasan dari Kasdam IX Udayana Brigjen TNI Endar Priyanto mengenai kondisi keamanan di wilayah ini.

Usai mendengar paparan anggota Tim Kunker dari Fraksi PDIP Tri Tamtomo meminta Kasdam lebih tajam dalam menyampaikan persoalan di daerah. “Sampaikan saja, kami datang kesini ingin mendengar keluhan dan kendala di lapangan,” tegas mantan Pangdam I Bukit Barisan ini. Ia menambahkan masukan yang diperoleh langsung dari lapangan selama kunker akan ditindaklanjuti dalam rapat dengan mitra kerja. Lebih jauh menurutnya input tersebut mempengaruhi penetapan politik anggaran terutama dalam bidang pertahanan.

Yoyoh Yusro anggota Tim Kunker Komisi I DPR RI menyampaikan pendapat senada. “Jangan malu-malu Pak Kasdam,” tambahnya. Politisi perempuan dari Fraksi PKS ini menyebut DPR sudah menyetujui peningkatan anggaran bidang pertahanan, namun penggunaanya tentu berdasarkan laporan kebutuhan di lapangan.

Dalam pertemuan tersebut Kasdam menjelaskan lingkup tugas Kodam IX Udayana pada tiga provinsi yaitu Bali, NTT dan NTB. Salah satu prioritas pengamanan adalah perbatasan darat Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. Pada wilayah perbatasan ini satuan organik yang ditugaskan berjumlah 1379 orang, dengan tantangan tugas diantaranya pergeseran/hilangnya patok batas, pelintas batas illegal, serta penyeludupan barang yang disubsidi pemerintah.

Kasdam Brigjen TNI Endar Priyanto juga memaparkan wilayah kerjanya meliputi 676 pulau, termasuk menjaga keutuhan wilayah NKRI pada pulau terluar. Kendala utama menghadapi luasnya wilayah kerja adalah terbatasnya sarana komunikasi dan transportasi. Beberapa pos keamanan menggunakan alat komunikasi HT, telepon genggam, sebagian malah tidak dapat dihubungi. Untuk mencapai pos keamanan di pulau terluar tidak jarang prajurit harus menumpang kapal nelayan.

Anggota Tim Kunker dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo mempertanyakan penggunaan telepon genggam dalam menyampaikan informasi keamanan. “Hp bukan solusi karena kemungkinan bocornya informasi keamanan,” tekannya. Wakil rakyat yang juga pakar telematika ini menyatakan masalah keterbatasan sarana komunikasi ini perlu mendapat perhatian, termasuk dukungan anggaran dari DPR RI. (IKY)