Pengentasan kemiskinan masih menjadi fokus pemerintah daerah dalam upayanya untuk mempercepat pencapaian Millennium Development Goals (MDGs). Hal tersebut dapat disimpulkan dari kunjungan Delegasi Panitia Kerja (Panja) MDGs DPR RI ke dua daerah yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) serta beberapa daerah di Jawa Timur, pada 13-16 Desember 2010.

Panja MDGs merupakan Panja yang dibentuk BKSAP DPR RI sebagai upaya advokasi dalam percepatan pencapaian MDGs di Indonesia.

Delegasi dipimpin Ketua Panja MDGs DPR RI sekaligus Wakil Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI, Dr Nurhayati Ali Assegaf dengan anggota delegasi: Dr Abdurrahman Abdullah (F-PD/Komisi VI), Ir. Azam Azman Natawijana (F-PD/Komisi VI), Drs Enggartiasto Lukita (F-PG/Komisi I), Muhammad Oheo Sinapoy (F-PG/Komisi VIII), Herlini Amran (F-PKS/Komisi VIII), Drs Al-Muzammil Yusuf (F-PKS/Komisi II), Ahmad Mumtaz Rais, SE (F-PAN/Komisi VI), Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, MSi (F-Hanura/Komisi I), dan Evita Nursanty (F-PDIP/Komisi I) mengadakan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Timur pada 13-16 Desember 2010.

Sementara delegasi dipimpin Hidayat Nur Wahid (Ketua BKSAP/F-PKS/Komisi I) dengan anggota delegasi terdiri dari Azwar Abubakar (F-PAN/Komisi I) dan Roy Suryo (F-PD/Komisi I) mengadakan kunjungan kerja ke NTT pada 13-14 Desember 2010.

“Kunjungan ini merupakan salah satu program penting Panja dan bertujuan untuk memetakan pencapaian MDGs beserta kendalanya di daerah,” ujar Nurhayati seusai audiensi dengan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Saifullah Yusuf, di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Rabu, 15/12).

Dalam kesempatan terpisah, Bupati Malang, Rendra Kresna menyadari tantangan terberat yang dihadapi adalah pengentasan kemiskinan.

Di NTT, tingginya angka kemiskinan di Provinsi tersebut membuat Panja meminta pemerintah daerah dan jajarannya berinovasi dalam kebijakan pembangunan di daerah. Di NTT, Panja MDGs melakukan pertemuan dengan Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya; Bupati Kupang, Ayub Titu Eki; serta melihat dari dekat aktivitas perekonomian Pelabuhan Tenau, NTT.

Dalam pertemuannya dengan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Delegasi Panja MDGs mendapatkan pemaparan mengenai kondisi wilayah yang kering, sehingga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan pada pertanian maupun peternakan.

Anggota Delegasi Panja MDGs, Azwar Abubakar, mengharapkan adanya pemikiran baru dan bermanfaat dalam membangun daerah. “Tingkat pengangguran di bawah 4%, tetapi kemiskinan 23%, apa masalahnya? Bila lahan kering, apa laut kita tidak subur?” lanjutnya.

Gubernur mengungkapkan, upaya mengolah laut masih terhalang kultur masyarakat NTT yang agraris. Gubernur berharap DPR dapat memperjuangkan status Provinsi Kepulauan bagi NTT, agar dapat mengolah hasil lautnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (PARLE)