Komisi II DPR RI menilai kesiapan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam menghadapi Pemilu 2009 relatif baik dan lancar, baik dalam hal sosialisasi maupun pendistribusian logistik. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR E.E. Mangindaan (F-PD) usai mengadakan Pertemuan dengan KPUD dan Panwaslu Provinsi Kepri, Kamis (5/3) di gedung KPUD Tanjung Pinang. Menurut Mangindaan, hal yang dikhawatirkan dari penyelenggaraan pemilu, seperti Kepulauan Riau adalah masalah distribusi logistik. Karena daerah kepulauan itu jaraknya berjauhan dan sulit alat transportasinya. Namun dalam hal ini, KPUD Provinsi Kepri telah berkoordinasi dengan pihak Lantamal Tanjung Pinang untuk dapat membantu distribusi logistik sampai dengan daerah kepulauan yang terpencil. Komisi II DPR juga mengapresiasi langkah-langkah KPUD Prov Kepri dalam mensosialisasikan Pemilu 2009 yang telah bekerja sama dengan berbagai media lokal untuk dapat membantu sosialisasi ini. Mangindaan menambahkan, setelah keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang bantuan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Perpres Nomor 4 Tahun 2009 tentang anggaran yang masih diperlukan terutama untuk sosialisasi dan distribusi surat suara, sehingga masalah yang krusial dalam penyelenggaraan pemilu relatif sudah dapat teratasi. Permasalahan yang dihadapi KPUD selama ini adalah masalah terbatasnya anggaran terutama untuk sosialisasi dan pendistribusian logistik. Dengan keluarnya Perpres tersebut dapat mengatasi permasalahan tersebut terutama dalam hal jika Pemerintah Daerah ingin memberikan bantuannya. Mangindaan berharap, dukungan dari masyarakat untuk ikut membantu mensukseskan Pemilu dan dia juga berharap urusan logistik dapat sampai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ketua KPUD Provinsi Kepri Tibrani mengatakan, menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 270/267.A/SJ tanggal 30 Januari 2009 perihal dukungan sosialisasi Pemilu 2009, maka masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri membuat dua buah spanduk berisi pesan-pesan yang perlu disampaikan kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemilu 2009. KPUD juga telah berkoordinasi dengan media cetak dan elektronik daerah untuk membantu sosialisasi ini, terutama dengan radio, TV lokal dan beberapa media cetak daerah. Bahkan, kata Tibrani, surat kabar lokal setiap hari menayangkan berita tentang Pemilu ini dengan memberikan halaman tersendiri khusus untuk Pemilu. “Ini menunjukkan betapa besarnya komitmen media dalam membantu suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Kepulauan Riau,” kata Tibrani. Tibrani menambahkan, dengan keluarnya Perpres Nomor 2 dan 4 tersebut, memang masalah-masalah krusial sudah dapat teratasi. Karena selama ini KPUD mengalami kendala karena lambatnya turunnya dana, dan juga masalah geografis Kepri. Pulau-pulau kecil yang letaknya cukup jauh dari pemerintahan ini menjadi kendala yang berarti. “Jka tidak ada Peraturan Presiden yang mengatur tentang bantuan dan fasilitas daerah, niscaya akan menjadi kendala tersendiri bagi KPUD-KPUD seluruh Indonesia,” tambahnya. Lebih jauh Tabrani mengatakan, dalam hal membantu pendistribusian perlengkapan suara ke daerah-daerah terpencil, pihaknya bekerjasama dengan pihak Lantamal IV Tanjung Pinang. Selain itu, mengerahkan anggota Linmas masing-masing kabupaten/kota untuk menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan di setiap TPS. Dan juga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan di setiap TPS. KPUD Provinsi Kepulauan Riau juga berkoordinasi dengan jajaran POLRI dan TNI untuk mengamankan jalannya Pemilu. “Mereka telah siap membantu suksesnya pelaksanaan Pemilu 2009,” kata Tibrani. Untuk Kota Batam, tentunya harus mendapat pengamanan yang ekstra ketat, karena jumlah pemilih yang tidak seimbang dengan beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Keppri, dimana jumlah pemilih kota Batam mencapai 55 persen, dan sisanya menyebar di lima kabupaten lainnya. “Jadi kota Batam ini mempunyai jumlah pemilih terbesar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya,” ujarnya. (tt)