Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumsel, Jumat (12/10/2018). Foto : Nap/Man

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menyampaikan, peralatan dan instrumen yang digunakan di Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dapat dipastikan dalam kondisi baik, layak, dan dapat berfungsi. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan peninjauan terkait peralatan yang digunakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), agar mampu menyampaikan informasi yang akurat baik kepada masyarakat ataupun untuk penerbangan.

“Kita tidak ingin terjadi kejadian yang sama seperti di Palu. Kita mendapatkan bahwa beberapa perangkatnya termasuk peralatan pendeteksi tsunami di Palu itu tidak berfungsi. Sementara kami sering kali datang berkunjung dan mendapatkan laporan dari BMKG bahwa perangkat dan peralatannya itu masih layak dan berfungsi dengan baik.” terang Fary saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumsel, Jumat (12/10/2018).

Pada kesempatan tersebut, legislator Partai Gerindra itu meminta agar BMKG dapat memaparkan kondisi sebenarnya seluruh peralatan dan instrumen yang digunakan dalam mendeteksi kondisi alam. Sehingga, baik DPR RI dan BMKG dapat mengetahui berapa jumlah peralatan yang perlu diperbaiki dan harus dipenuhi disetiap daerah.

“Untuk itu maka kita minta supaya BMKG  betul-betul terbuka saat Rapat Dengar Pendapat antara kita dengan Kepala BMKG. Kemarin kita menolak anggaran yang diusulkan oleh BMKG karena masih belum memberikan gambaran kepastian tentang perangkat atau peralatan yang rusak dan peralatan yang harus diperbaiki, serta yang belum ada ya harus diadakan,” tegas Fary.

Selain itu, ia juga menyoroti masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II ini. Fary mendapatkan informasi dari Kepala BMKG Palembang, bahwa mereka masih kekurangan SDM yang mampu melakukan maintenance (perbaikan, RED) jika alat-alat mengalami kendala. Oleh karena itu, pihaknya mendorong BMKG untuk melakukan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi SDM, sehingga staf BMKG mampu memberikan informasi terkait kondisi alam secara akurat. 

“Saya kira tentu staf BMKG yang ada harus diberdayakan dan dilatih. Lalu BMKG perlu melakukan audit kalau memang dibutuhkan, mau tidak mau. Karena negara ini memiliki potensi gempa di seluruh wilayah, sehingga kita harus mencari jalan keluarnya agar kebutuhan SDM bisa terpenuhi. Hal ini penting mengingat informasi yang diberikan BMKG menyangkut keselamatan dan keamanan seluruh seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali penerbangan,” tutup legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. (nap/sf)