ORI Harus Sesuai Dengan Harapan Rakyat

17-10-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Eddy Kusuma Wijaya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan ORI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018). Foto : Arief/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Eddy Kusuma Wijaya berharap Ombudsman Republik Indonesia (ORI) betul-betul menjadi harapan rakyat untuk memperbaiki bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

 

“Mungkin kita perlu menganalisa dan mengevaluasi secara mendalam sehingga apa yang kita harapkan dari Ombudsman ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap negara kita ini, ini benar-benar dirasakan,” terang Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan ORI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

 

Bila pegawai negeri sipil (PNS) dalam melakukan tugasnya sebagai pelayan publik tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, menurut Legislator F-PDI Perjuangan ini bisa merontokkan suatu Negara.

 

“Yunani dulunya merupakan negara hebat, aparaturnya juga hebat, tapi pengawasannya menurun dan terus menurun. Hingga saat ini, Yunani rontok dan menjadi negara yang tidak terhormat lagi,” imbuhnya seraya mencontohkan kehancuran Yunani akibat kurangnya pengawasan terhadap aparatur negara.

 

Eddy menambahkan, Ombudsman sendiri sudah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penertiban terhadap pelayanan publik yang melakukan pelanggaran, namun Ombudsman terkesan tidak muncul, tidak melakukan pengawasan teguran maupun peringatan.

 

“Kalau ombudsman ini kiprahnya bagus di lapangan, tentu akan menjadi kebanggaan sendiri bagi Komisi II. Kita tawarkan bagaimana agar ombudsman ini bekerja betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan,” pungkas legislator dapil Banten III itu. (es,mp)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...